Pemkab Aceh Barat Menggelar Rakor Pencegahan Potensi Konflik di Daerah

Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat, Marhaban. (ds/ANTARA/Teuku Dedi Iskandar)

 

DINAMIKASULTRA.COM, MEULABOH – Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menggelar koordinasi dengan sejumlah instansi pemerintah di daerah ini, guna meningkatkan kewaspadaan dan deteksi dini guna mencegah terjadinya potensi konflik di masyarakat.

Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat, Marhaban di Meulaboh, Sabtu mengatakan kegiatan koordinasi tersebut bertujuan untuk menyamakan persepsi dalam menggalang kewaspadaan dan deteksi dini terhadap isu-isu aktual di masyarakat.

“Deteksi dini yang kita lakukan ini untuk meningkatkan upaya pencegahan potensi konflik dalam mendukung terciptanya suasana tertib, aman dan nyaman di Kabupaten Aceh Barat,” katanya.

Marhaban mengatakan, segala permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat harus dideteksi sejak dini dan diselesaikan dengan cepat, terukur agar tidak terjadi konflik lebih luas yang dapat meresahkan masyarakat.

Oleh sebab itu, melalui forum tersebut, ia berharap dapat meningkatkan kewaspadaan dini pemerintah daerah melalui pendeteksian dan pencegahan dini dengan memetakan kerawanan sosial dan potensi konflik.

Pemerintah daerah juga membentuk tim kewaspadaan dini, dan nantinya diharapkan dapat menjadi ujung tombak pemerintah dalam mewujudkan dan menjaga suasana yang kondusif di Kabupaten Aceh Barat, guna menciptakan rasa aman, damai dan tentram di tengah-tengah masyakarat.

Sementara itu, Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Aceh Barat, Abdurrani mengatakan kegiatan koordinasi tersebut bertujuan untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi serta menangkal berbagai potensi bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) di daerah sejak dini.

Sehingga pemerintah bisa mengambil tindakan maupun kebijakan yang tepat dan terukur.

Dalam dalam forum tersebut, pemerintah daerah juga membahas berbagai isu aktual yang menonjol dalam masyarakat, di antaranya seperti persoalan peredaran narkoba di tengah masyarakat, konflik tapal batas, konflik lahan antara warga dan perusahaan, konflik antara warga dengan pedagang ayam, gim daring, PMK, serta kondisi politik dan keamanan menjelang tahapan Pemilu 2024, serta isu penting lainnya.(ds/antara)

acehAceh BaratPemkab Aceh Barat
Comments (0)
Add Comment