DINAMIKASULTRA.COM, SEMARANG – Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen mengatakan bahwa adanya tambahan data berupa foto mengenai kondisi rumah masyarakat pada pendataan Badan Pusat Statistik (BPS) Oktober-November 2022 merupakan upaya mendukung sistem data kependudukan yang kredibel dan valid.
“Pendataan ini tidak hanya dengan mencatat saja, tapi juga rumahnya harus difoto sebagai bukti warga yang bersangkutan benar-benar miskin atau tidak sehingga nanti orang yang ternyata mampu, tapi mendapatkan bantuan akan kelihatan,” katanya di Semarang, Senin.
Wagub meminta pendataan BPS bisa sinkron dengan pendataan keluarga yang akan dilakukan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada September 2022.
Pendataan yang dilakukan BKKBN digunakan sebagai data khusus Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), sedangkan survei dan pendataan BPS menyasar semua penduduk.
Selain itu, ada beberapa poin yang harus diisi yang melibatkan beberapa instansi terkait lain seperti Dinas Sosial, BKKBN, dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jateng sehingga perlu sinkronisasi data semua instansi terkait demi menghasilkan satu data yang bisa digunakan untuk percepatan penanganan kemiskinan, pembagian bantuan.
“Kami koordinasi karena BPS ada instruksi dari Presiden RI untuk melakukan pendataan terhadap masyarakat, apakah masyarakat tergolong miskin, kaya, dan sebagainya. Di sisi lain untuk penanganan kemiskinan ekstrem, BKKBN juga akan melakukan pendataan,” kata Taj Yasin Maimoen .
Kepala BPS Jateng Adhi Wiriana menambahkan, pihaknya akan melakukan survei dan pendataan terhadap penduduk yang meliputi berbagai hal.
Menurut dia, tujuan pendataan yang berlangsung selama satu bulan itu salah satunya adalah sebagai sistem satu data untuk perbaikan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat.
“Kegiatan ini antara lain terkait dengan pelayanan pembuatan e-KTP, pelaporan data, juga akan mendata rumah tangga yang memiliki usaha mikro. Selain itu, tidak hanya yang akan menerima bantuan yang akan kami data, tapi yang tidak mendapatkan bantuan, termasuk orang kaya yang seharusnya tidak mendapat bantuan, tapi ternyata mendapat bantuan juga akan kami survei,” katanya.
Kegiatan survei BPS butuh sinergi dari berbagai dinas atau instansi di Jateng, terutama dukungan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat sebaba waktunya bersamaan yakni pada September-Oktober 2022, juga ada pendataan keluarga dari BKKBN dan studi kasus kemiskinan ekstrim dari Dinas Sosial, demikian Adhi Wiriana.(ds/antara)