DINAMIKA SULTRA.COM, KENDARI – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Dharma Pertiwi bersinergi mencegah kasus gizi kronis anak dengan mendorong pemanfaatan lahan kosong pekarangan rumah melalui program Pekarangan Pangan Lestari (P2L).
Gubernur Sultra Ali Mazi di Kendari, Sabtu mengatakan gerakan pemanfaatan pekarangan pangan lestari merupakan instruksi langsung Presiden Joko Widodo sehingga harus digalakkan.
“Itu pemanfaatan pekarangan pangan lestari instruksi Presiden, bagaimana kita memanfaatkan lahan-lahan rumah untuk menjadi potensi memenuhi kebutuhan pangan, termasuk untuk mencegah adanya inflasi,” kata Gubernur.
Menurutnya, gerakan memanfaatkan lahan atau pekarangan rumah agar masyarakat bisa memenuhi sendiri kebutuhan sayuran mayur secara mandiri.
Gubernur mengaku memberikan respon dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Ibu Panglima karena sudah datang ke daerahnya untuk memberikan sosialisasi sekaligus pemahaman edukasi kepada ibu-ibu hamil sebagai upaya mencegah gizi kronis pada anak.
“Jadi saya mengucapkan banyak terimakasih, apresiasi dan penghargaan kepada Ibu Panglima karena sudah berkunjung ke Sulawesi Tenggara melakukan sosialisasi bagaimana penanganan stunting dan KB,” kata Gubernur.
Ketua Umum Dharma Pertiwi Diah Erwiany Trisnamurti Hendrati Andika Perkasa mengajak istri TNI khususnya yang ada di Sulawesi Tenggara agar menggalakkan pekarangan pangan lestari sebagai upaya menekan stunting.
“Terima kasih kehadiran Bapak-Ibu, saya datang sama tim ada Ketua Harian Dharma Pertiwi, ada Kepala BKKBN RI, ada Pak Gubernur,” kata Ketua Umum Dharma Pertiwi secara singkat saat menyapa ratusan persit peserta sosialisasi pekarangan pangan lestari di Rumah Jabatan Gubernur Sultra.
Sosialisasi pekarangan pangan lestari diikuti ibu-ibu TNI yang berasal dari tiga satuan yaitu Persit Kartika Chandra Kirana, Pia Ardhya Garini dan Jalasenastri.
Dia meminta ibu-ibu Persit mendengar dengan baik soal sosialisasi teknik dan cara memanfaatkan pekarangan pangan lestari sehingga ke depannya bisa disebarkan ke masyarakat luas paling tidak kepada keluarga dan masyarakat di sekitar rumah masing-masing.
Ketua Umum Dharma Pertiwi menyerahkan secara simbolis berbagai jenis bibit tanaman pangan kepada para ibu dari masing-masing satuan TNI demi mendukung program pemanfaatan lahan tidur di sekitar pekarangan rumah dengan berbagai jenis tanaman pangan serta sayur-sayuran.
Sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengatakan bahwa pemerintah fokus berusaha menurunkan angka kasus stunting di 12 provinsi prioritas, yang mencakup provinsi dengan prevalensi kasus stunting tinggi dan provinsi dengan banyak balita stunting.
Wakil Presiden mengatakan, provinsi yang angka kasus stuntingnya tinggi meliputi Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Aceh, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan.
Menurut hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2021, prevalensi kasus stunting NTT mencapai 37,8 persen, Sulawesi Barat 33,8 persen, Aceh 33,2 persen, NTB 31,4 persen, Sulawesi Tenggara 30,2 persen, Kalimantan Selatan 30,0 persen, dan Kalimantan Barat 29,8 persen.
“Sedangkan lima provinsi dengan jumlah balita stunting terbanyak adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan Sumatera Utara,” kata Wakil Presiden.
Wakil Presiden mengatakan, pemerintah menjalankan intervensi dengan sasaran lebih dari 60 persen anak balita di 12 provinsi prioritas tersebut.
Menurut SSGI 2021 prevalensi angka kasus stunting di Indonesia pada 2021 sebesar 24,4 persen dan pemerintah berusaha menurunkannya menjadi 14 persen pada 2024.
“Artinya kita harus menurunkan stunting sebesar 10,4 persen pada waktu yang tersisa, tentu menjadi tantangan kita bersama,” kata Wakil Presiden.(ds/sgn)