DINAMIKA SULTRA.COM, KEDIRI – Pemerintah Kota Kediri, Jawa Timur, memanfaatkan aplikasi sehingga dapat dilakukan pengecekan berkas, guna mencegah tumpang tindih data.
Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar, Selasa mengemukakan, di wilayahnya ada aplikasi yang disediakan untuk cek data. Aplikasi ini membantu untuk menyortir data yang ada. Hal ini bertujuan agar tidak ada lagi pemberian bantuan yang tumpang tindih.
“Kalau di Kota Kediri kita sudah dibantu oleh aplikasi. Kominfo sudah melakukan rekonsiliasi data. Kami tidak mau lagi ada yang tumpang tindih,” katanya di Kediri.
Pihaknya menambahkan, registrasi sosial ekonomi (Regsosek) juga penting untuk dilakukan. Hal ini merupakan cara yang tepat untuk menyatukan data.
Menurut dia, saat ini banyak data yang masih tumpang tindih, sehingga perlu adanya data yang padu.
Wali Kota juga berharap registrasi sosial ekonomi ini menghasilkan satu data yang pasti. Dengan itu, apabila akan mengambil kebijakan untuk melakukan intervensi maka menggunakan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) ini. Hasilnya pun kebijakan yang diambil pemerintah ini berdampak positif kepada masyarakat.
“Bapak Presiden telah menginstruksikan pelaksanaan pendataan awal pada tanggal 16 Agustus 2022. InsyaAllah di bulan Juli tahun 2023 kita sudah bisa gunakan satu data dari Regsosek ini. Nantinya bantuan sosial ekonomi ataupun kebijakan yang diambil datanya ya dari Regsosek ini,” kata Wali Kota.
Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari BPS Kota Kediri dan Bappeda Kota Kediri. Turut hadir Sekretaris Daerah Kota Kediri Bagus Alit, Kepala BPS Kota Kediri Lilik Wibawati, Kepala Bappeda Kota Kediri Chevy Ning Suyudi, Kepala OPD terkait di Kediri, perwakilan dari Dandim 0809 Kediri, perwakilan Kapolres Kediri Kota, dan tamu undangan lainnya.
Sebelumnya, Pemerintah Kota Kediri melakukan penghimpunan data menjelang pelaksanaan desk daftar data dan data prioritas dalam program Satu Data Kota Kediri. Selain melakukan desk daftar data OPD, pihaknya juga akan melakukan penggalian data prioritas.
Data-data tersebut nanti akan menjadi dasar penentuan kebijakan selanjutnya dan sebagai bahan evaluasi. Disamping itu, data ini nanti bisa dibagi pakai kan kepada masyarakat luas untuk keperluan tertentu. (ds/antara)