DINAMIKA SULTRA.COM, SIMPANG EMPAT – Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat menekankan perlunya intervensi gizi terpadu sebagai upaya menekan angka stunting atau gagal tumbuh anak di daerah itu.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Anna Rahmadia di Simpang Empat, Minggu mengatakan kasus stunting merupakan permasalahan serius yang harus ditangani secara tepat dan menyeluruh.
Sebab, katanya dampak yang ditimbulkan sangat merugikan, apalagi bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia serta kelangsungan pembangunan bangsa dan negara di masa yang akan datang.
“Kerugiannya bukan hanya pada masa depan anak itu sendiri, namun akan berdampak juga pada keluarga,” katanya.
Ia menyebutkan sunting atau sering disebut pendek adalah kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis dan stimulasi psikososial serta paparan infeksi berulang terutama dalam 1.000 hari pertama kehidupan, yaitu dari janin hingga anak berusia dua tahun.
“Anak tergolong stunting apabila panjang atau tinggi badannya berada di bawah minus dua standar deviasi (-2SD) anak seusianya,” jelasnya.
Pihaknya juga beberapa hari yang lalu telah melaksanakan diskusi panel dengan BKKBN Sumber dan pihak terkait dalam upaya penurunan angka stunting.
Ia berharap pendampingan dilaksanakan sesuai wilayah masing-masing kepada keluarga beresiko harus terus direalisasikan sehingga masalah tersebut dapat diatasi dan tidak terlalu berisiko kepada lingkungan sekitarnya.
Berdasarkan data SSGI Prevalensi balita stunting di Kabupaten Pasaman Barat berada pada prevalensi 24,0 persen.
“Angka ini perlu kita turunkan dengan berbagai upaya melibatkan semua pihak,” katanya.(ds/antara)