DINAMIKA SULTRA.COM, PANGKALPINANG – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023 senilai Rp2,8 triliun, guna mengoptimalkan program pemulihan ekonomi masyarakat terdampak pandemi COVID-19.
“Alokasikan anggaran 2023 nanti masih tetap difokuskan untuk mendukung penanganan pandemi COVID-19 19 beserta dampaknya,” kata Penjabat Gubernur Kepulauan Babel Ridwan Djamaluddin di Pangkalpinang, Babel, Selasa.
Ia mengatakan penyusunan RAPBD 2023 ini tetap berorientasi pada basis kinerja dengan pendekatan penganggaran yang mengutamakan hasil kinerja serta dapat di ukur capaian targetnya, dengan tetap mengedepankan transparansi, keterbukaan, akuntabilitas, serta tetap berprinsip pada asas efisiensi, efektifitas, tepat guna, dan tepat daya.
“Kami berharap DPRD menyetujui anggaran diajukan ini, untuk dukungan program pemulihan ekonomi daerah terkait dengan percepatan penyediaan sarana prasarana layanan publik dan ekonomi untuk meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik,” ujarnya.
Menurut dia, APBD 2023 ini juga diarahkan untuk perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, pelaksanaan vaksinasi, insentif tenaga kesehatan dan belanja kesehatan lainnya serta penanganan dampak inflasi sebagaimana prioritas yang ditetapkan pemerintah pusat.
“Untuk anggaran COVID-19 masih, bahkan pemulihan ekonomi pasca covid juga masuk prioritas” katanya.
Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Babel Herman Suhadi menyatakan RAPBD 2023 yang diusulkan oleh pemprov akan segera dibahas dengan harapan anggaran tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kami segera membahas RAPBD tahun depan dan semoga anggaran tersebut bisa dipergunakan sepenuhnya untuk mensejahterakan masyarakat,” katanya.(ds/antara)