DINAMIKA SULTRA.COM, BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berhasil menekan angka kasus stunting dari 30 persen menjadi 20 persen di tahun 2022.
Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kalsel H Ramlan mengatakan jumlah stunting di Kalsel sebelumnya mencapai 30 persen atau sekitar 1.500 kasus, yang menempatkan daerah ini pada peringkat ke enam, dengan jumlah kasus tertinggi dari seluruh provinsi di Indonesia.
“Berkat kinerja tim percepatan penurunan stunting, hasil survei sementara menunjukkan, angka stunting di Kalsel pada tahun 2022 turun menjadi 20 persen,” kata Ramlan dilaporkan Selasa.
Dia menjelaskan, permasalahan yang dihadapi oleh Tim percepatan penurunan kasus stunting di Kalsel berbeda-beda di setiap kabupaten/kota.
Upaya yang dilakukan Pemerintah untuk menurunkan angka stunting tersebut, antara lain membentuk Tim Percepatan penurunan stunting dari tingkat desa hingga provinsi yang diketuai oleh Kepala Desa, Camat, Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Gubernur.
Selain itu, pencegahan stunting dilakukan dari hulu dengan membentuk 372 Tim pendamping, setiap tim terdiri dari Bidan Desa, Kader KB dan Kader PKK, yang bertugas untuk mendampingi calon pengantin, Ibu hamil, Ibu melahirkan dan Bayi.
Asisten I Pemprov Kalsel Nurul Fajar Desira menyampaikan sebagai salah satu Provinsi dengan angka stunting tertinggi di Indonesia, Kalsel harus bergerak cepat agar penurunan angka stunting dapat berjalan sesuai target nasional yakni sebesar 18,4 persen pada tahun 2022 dan sebesar 14 persen di tahun 2024.
Menurut Fajar, melalui kegiatan Audit Kasus Stunting (AKS), kinerja yang baik dalam rangka penurunan stunting tersebut, dapat dipertahankan dan segala kendala dapat segera dicari solusinya bersama.
Mekanisme penanganan stunting di beberapa daerah dengan angka stunting tinggi harus lebih masif lagi.
“Jika dilihat dari data terakhir elektronik pencatatan, dan pelaporan gizi berbasis masyarakat (EPPGBM), Kalsel sudah menyentuh level 10 persen,” kata Fajar.
Pemprov meminta jika ditemukan kasus-kasus stunting berat di berbagai daerah harus segera ditindaklanjuti.
“Lakukan identifikasi risiko terjadinya stunting pada kelompok sasaran, dan cari potensi penyebab terjadinya stunting pada kelompok sasaran tersebut sebagai upaya pencegahan kasus yang serupa, dengan menganalisa faktor resiko terjadi stunting,” katanya.
Melalui evaluasi rencana tindak lanjut stunting AKS diharapkan memberi motivasi bagi seluruh pemangku kepentingan untuk bergerak, khususnya di desa-desa dan kelurahan di kabupaten/kota dengan potensi stunting berat.
“Saya harapkan stunting dapat dicegah dan ditangani secepat mungkin, mengingat saat ini sudah memasuki bulan kedua triwulan akhir tahun 2022,” tutup Fajar.(ds/antara)