DINAMIKA SULTRA.COM, MAKASSAR – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sulawesi Selatan (BKKBN Sulsel) memperkuat kompetensi Tim Pendamping Keluarga (TPK) untuk mengatasi kasus stunting di lapangan.
“Kami terus memperkuat kompentesi dari TPK yang belum maksimal, termasuk perangkat desa atau kecamatan,” kata Kepala Perwakilan BKKBN Sulsel Hj Andi Ritamariani di sela kegiatan menggelorakan KTT G20 di Makassar, Sabtu.
Dia mengatakan, selain memperkuat kompetensi TPK, pihaknya juga akan memberikan orientasi kepada para camat dan kepala desa yang belum memahami terkait tugas dan fungsinya dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS).
0Menurut dia, menghadapi permasalahan tersebut pihaknya telah melakukan orientasi dan pembekalan kepada kepada TPK dan kedepan akan dilakukan pembekalan kepada camat terkait tugas dan fungsi sebagai TPPS di kecamatan berdasarkan Perka BKKBN Nomor 12 Tahun 2021.
Sementara itu, mengenai Tim Audit Kasus Stunting (AKS) di 24 kabupaten/kota di Sulsel, lanjut dia, jajarannya telah menyelesaikan AKS Tahap I mencapai 100 persen.
“Pelaksanaan AKS ini melibatkan Tim Pakar diantaranya Psikolog, Ahli Gizi dan Ahli Anak, sedangkan Tim Teknis terdiri dari Kepala Puskesma, Penyuluh KB, dan TPK yang nantinya akan pemaparan hasil identifikasi dan seleksi kasus keluarga berisiko Stunting berdasarkan hasil temuan di lapangan,” jelas Andi Rita.
Kepala BKKBN Sulsel ini berharap peningkatan kapasitas TPPS dalam mengarahkan kebijakan perencanaan dan penganggaran dalam mendukung percepatan penurunan stunting dapat tercapai.
Termasuk merumuskan dan memfasilitasi pelaksanaan manajemen pendampingan, mensosialisasikan rencana intervensi spesifik dan sensitif, pemantauan dan evaluasi dan penyusunan laporan TPPS di semua level secara berjenjang.
“Kita berharap permasalahan dan kendala pelaksanaan PPS di wilayah masing-masing dapat di sampaikan dalam forum, agar kita dapat diskusikan dan mencari solusi pemecahan masalah tersebut,” kata Andi Rita.(ds/antara)