DINAMIKA SULTRA.COM, KENDARI – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mengupayakan agar semua desa di provinsi tersebut keluar dari ketertinggalan untuk menunjang optimalisasi percepatan pembangunan daerah.
Gubernur Ali Mazi di sela Rapat Koordinasi Teknis Kepala Desa se-Provinsi Sulawesi Tenggara, di Kendari, Senin, mengatakan saya berharap semoga di akhir masa jabatan saya selaku Gubernur Sultra tidak ada lagi desa yang berstatus tertinggal apalagi berstatus sangat tertinggal.
Ali Mazi juga berharap agar ke depan semakin banyak lagi desa-desa di Sultra yang berstatus desa mandiri.
Selain itu, lanjut Ali Mazi, pemerintah desa untuk selalu melakukan komunikasi, koordinasi dan bersinergi dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, DPRD kabupaten/kota serta pemangku kepentingan lainnya seperti dunia usaha untuk memperoleh dukungan, baik materiil maupun non materiil yang diperlukan untuk pembangunan di desa.
“Pemerintah daerah harus selalu memberi apresiasi kepada kepala desa, BPD, aparat desa dan lembaga-lembaga di desa yang telah melakukan dan memberikan hasil terbaik/berprestasi dalam membangun desa seperti memberikan reward baik berupa hadiah atau pendanaan program-program inovatif di desa,” kata Ali Mazi.
Ia menyebut, jumlah desa sangat tertinggal dan tertinggal dari 1.541 desa di tahun 2018 menjadi tujuh desa sangat tertinggal pada tahun 2022. Kemudian, terjadi peningkatan jumlah desa berkembang dan maju, dari 363 desa di tahun 2018 menjadi 1.597 desa di tahun 2022.
Selain itu, terwujudkan desa mandiri, dari sebelumnya tidak ada pada tahun 2018 menjadi empat desa mandiri pada tahun 2022, yaitu Desa Lasalimu Kecamatam Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton; Desa Walando Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah; Desa Tamboli Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka; dan Desa Iwoimenda Kecamatan Iwoimenda, Kabupaten Kolaka.
Ali Mazi meminta jajaran pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk selalu bersinergi melakukan peningkatan atau up grading kompetensi dan integritas aparatur penyelenggara pemerintah desa sebagai upaya memaksimalkan pelaksanaan pemerintahan desa.
Kedua, pemerintah kabupaten harus membangun kerja sama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan dalam bekerja kepada seluruh aparatur desa dan kepada masyarakat rentan miskin.
Gubernur menyampaikan hasil dari program pembinaan dan fasilitasi yang telah dilaksanakan pihaknya berhasil meningkatkan peringkat indeks desa membangun (IDM) di Provinsi Sulawesi Tenggara dari kategori desa tertinggal pada tahun 2018, menjadi kategori desa berkembang pada tahun 2022.
“Alhamdulillah, kita bersyukur dan patut berbangga, keberhasilan tersebut didukung oleh capaian selama kurung waktu empat tahun terakhir,” ujar Ali Mazi.(ds/sgn).