DINAMIKA SULTRA.COM, MAKASSAR – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan siap mengintervensi harga beras jika harganya tidak kunjung turun dari harga saat ini bervariasi, mulai dari Rp10.375 – Rp13 ribu per kilogram, sementara HET (harga ecer tertinggi) Rp9.450 per kilogram.
“Jika kenaikan harga tersebut masih terkendali, maka pemerintah belum dapat melakukan intervensi. Namun, jika kenaikan harga ini terjadi secara berkepanjangan, maka intervensi menjadi langkah yang harus diambil oleh pemerintah,” ujarnya Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Andi Aslam Patonangi di Makassar, Kamis.
Andi Aslam mengatakan Pemerintah Provinsi Sulsel masih harus melihat kondisi kenaikan harga beras saat ini, sebelum melakukan intervensi harga di pasaran.
“Apalagi kalau sifatnya naiknya sementara, yang naik satu hari kemudian besok turun lagi, itu kan wajar saja. Itu bagian dari mekanisme pasar. Tapi, kalau berkepanjangan naiknya, pasti kita intervensi,” ujar dia.
Dengan begitu, lanjutnya, kenaikan harga beras akan menjadi agenda nasional dalam mengendalikan inflasi. Terlebih lagi, jika ada surat dari Menteri Pertanian dan Instruksi Gubernur soal upaya pengendalian inflasi akibat terjadinya kenaikan harga tersebut.
Termasuk, kata Andi Aslam, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) juga akan mencermati kondisi kenaikan harga beras ini terlebih dahulu, baik TPID Provinsi maupun TPID Kabupaten Kota.
“Nanti dicermati oleh TPID, kan ada Tim Pengendali Inflasi Daerah dan itu tidak kita lakukan sendiri. Pemprov tidak lakukan sendiri. Itu bagian dari tugas teman-teman kabupaten/kota. Setiap kabupaten/kota kan punya tim pengendali inflasi. Di situ nanti kalau terjadi kenaikan berkesinambungan pasti ada intervensi,” urainya. (ds/antara)