DINAMIKA SULTRA.COM, MUNA BARAT – Guru honorer di berbagai Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat di Kabupaten Muna Barat (Mubar), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), keluhkan terkait minimnya gaji yang diterima.
Gaji bagi guru honorer di beberapa SMA di Mubar masih tergolong sangat kecil nominalnya, walaupun ada sebagian yang telah mendapat tunjangan atau insentif di sekolah, namun tak tertampik banyak guru honorer yang masih mengeluh terkait gaji atau upah yang didapatkan.
Tak hanya itu, tak banyak juga para guru honorer yang mendapat upah berdasarkan jam mengajar di sekolah mendapat gaji kisaran Rp500.000 per triwulan.
Seperti yang disampaikan oleh Kepala SMA Negeri 2 Sawerigadi, La Ode Mirad mengatakan, para guru honorer di lingkup sekolahnya menginginkan upah atau honor yang diterima agar ditingkatkan, pasalnya guru honorer yang mengajar di sekolah tersebut menempuh jarak yang cukup jauh untuk sampai ke sekolahnya masing-masing.
“Guru honorer yang belum masuk PPPK menginginkan kenaikan gaji, karena gaji yang diterimanya tak mencukupi untuk kebutuhan bensin per bulan,” ungkapnya dalam dialog bersama Gubernur dan para guru ASN maupun non ASN SMA sederajat se-Kabupaten Muna Barat.
Tak hanya itu, Kepala Sekolah SMAN 1 Napano Kusambi, Wa Ode Hamida, mengatakan bahwa, banyaknya tenaga honorer yang telah lama mengabdikan diri kepada daerah dan tidak memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).
Gaji yang diterimanya pun masih menghitung dari jam mata pelajaran yang dianut, sementara para guru honorer ada yang belum mendapat jam mengajar selama 24 jam.
“Mungkin dengan hadirnya pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, mampu memberikan solusi,” pungkasnya, Selasa (7/3/2023).
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Sulawesi Tenggara, H. Ali Mazi mengatakan, telah ada regulasi yang ditetapkan bahwa gaji guru honorer telah dinaikkan dari Rp150.000 menjadi Rp400.000 yang dibantu dengan dana bos di tiap sekolah bisa mencapai Rp1.200.000, kemudian tiap guru diberikan SK Gubernur untuk jenjang SMA.
Kemudian, orang nomor satu di Sulawesi Tenggara itu juga menjelaskan tentang ketetapan kenaikan gaji honorer pasti akan ada lagi kebijakan dari pemerintah pusat, namun saat ini ia tak bisa memberi kebijakan, pasalnya ia sebagai gubernur tak bisa melampaui batas dalam memberi kebijakan.
“Tentunya ini akan diperjuangkan terkait kenaikan gaji para guru honorer,” tutupnya. (ds/abr).