Mangkir Dari Pemeriksaan, Aliansi Nusantara Sultra Dukung Langkah Kejati Jemput Paksa Mantan Walikota Kendari

 

La Ode Abdul Harits Nugraha (Dimas), Ketua DPW Aliansi Nusantara Provinsi Sulawesi Tenggara. Eks Ketua BEM FISIP UHO.

 

DINAMIKA SULTRA.COM, MUNA BARAT – Dugaan Tindak pidana korupsi di tubuh pemerintah Kota Kendari yang menjerat Sekretaris Daerah (Sekda), dan Seorang Tenaga Ahli telah mencoreng nama baik Pemerintah Kota Kendari yang hari ini di Jabat oleh Penjabat (Pj) Walikota Kendari, Asmawa Tosepu. Dimana dalam kasus tersebut nama mantan Walikota Kendari Sulkarnain Kadir juga turut di terseret.

Namun mantan Walikota Kendari tersebut mangkir dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi penerbitan izin pembangunan gerai PT. Midi Utama Indonesia, dimana dalam pemeriksaan tersebut Kejaksaan Tinggi telah menetapkan Sekda Kota Kendari dan Seorang Tenaga Ahli Wali Kota Kendari sebagai tersangka.

Dalam keterangan Persnya melalui media ini, Aspidsus Kejati Sultra menerangkan, bahwa pihaknya telah memeriksa 9 orang saksi termaksud mantan walikota Kendari, namun yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan yang jelas.

Tidak hadirnya mantan Walikota Kendari dalam pemeriksaan yang di lakukan oleh Kejati Sultra tentu akan menghambat pengembangan, dan pengungkapan kasus tersebut. Selain itu sikap tidak Kooperatif mantan Walikota Kendari semakin menguatkan kecurigaan publik terakait adanya dugaan keterlibatan dirinya dalam pusaran kasus yang telah menjerat Sekda Kota Kendari tersebut.

“Untuk itu, kami mendukung langkah Kejati Sultra jika melakukan upaya jemput paksa tehadap pihak-pihak yang telah mangkir dalam proses pemeriksaan agar kasus ini bisa segera terungkap,” kata Harits Nugraha.

“Selain itu, kami mengapresiasi keberanian Kejati Sultra dalam mengungkap kasus tersebut dan kami akan terus mengawal kasus ini agar segera terungkap sampe ke akar-akarnya, karena kami percaya Kejaksaan sebagai institusi penegak hukum akan terus menjaga integritas nya dan menjadikan hukum sebagai panglima tertinggi di republik ini,” tutupnya. (ds/abr).

muna baratSulawesi Tenggara
Comments (0)
Add Comment