DINAMIKA SULTRA.COM, KENDARI – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) berhasil meraih penghargaan daerah berstatus Universal Health Coverage atau UHC dari Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia (RI) Ma’ruf Amin.
Dalam kesempatan itu, Wapres RI Ma’ruf Amin menyerahkan penghargaan tersebut kepada Gubernur Ali Mazi pada ajang Penghargaan Universal Health Coverage kepada Pemerintah Daerah di Balai Sudirman, di Jakarta, Selasa (14/3/2023).
Selain Sultra, penghargaan tersebut diberikan kepada 22 provinsi dan 334 kabupaten/kota se-Indonesia yang telah mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sebagai program strategis nasional dengan mendorong terwujudnya cakupan kesehatan semesta atau UHC di Indonesia.
Dengan tercapainya UHC di setiap daerah, orang nomor dua di Indonesia itu memberikan apresiasi atas komitmen Pemda, khususnya dalam melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasiona (JKN).
“Bumi Anoa telah sukses mencapai cakupan jaminan Kesehatan atau UHC terhitung sejak Oktober 2022 sebanyak 2.622.218 dari 2.690.79 jiwa telah terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),” kata Gubernur Sultra Ali Mazi melalui keterangan resminya.
“Atau sebesar 97.45 persen. Artinya, hampir seluruh warga masyarakat di Sulawesi Tenggara telah memiliki payung perlindungan untuk mengakses layanan di fasilitas kesehatan,” ujarnya.
Orang nomor satu di Sultra itu juga mengungkapkan kebanggaannya atas pencapaian UHC di Bumi anoa. Dia juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan cabang Kendari dan BPJS cabang Baubau yang telah bekerja keras agar masyarakat di Sultra bisa terjamin dalam program JKN.
“Dengan telah tercapainya UHC di Sulawesi Tenggara, maka fasilitas kesehatan juga harus kian optimal dalam melayani. Ke depan kami akan terus memastikan seluruh penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara tetap terjamin akses layanan kesehatannya melalui Program JKN-KIS,” ucap Gubernur Sultra Ali Mazi.
Sementara itu, Direktur BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjelaskan bahwa BPJS Kesehatan sepanjang ini telah bekerja keras untuk melakukan berbagai advokasi kepada Pemda di seluruh Indonesia agar seluruh penduduk di masing-masing wilayah dapat diintegrasikan dengan program JKN-KIS.
Namun, lanjut Ali Ghufron Mukti, bahwa dengan tercapainya predikat UHC juga harus memastikan setiap penduduk memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang adil, merata, dan bermutu. Baik itu layanan promotive, preventif, kuartif, dan layanan rehabilitatif.
“Untuk itu, BPJS Kesehatan juga berupaya memperluas akses layanan kesehatan tersebut dengan bekerja sama dengan fasilitas kesehatan baik tingkat pertama maupun tingkat lanjutan (rumah sakit). BPJS Kesehatan mendorong kementerian dan Pemda terkait dalam hal pemenuhan sarana dan prasarana di daerah, agar mutu layanan kesehatan dapat dirasakan sama, di manapun peserta itu berada,” jelas Ali Ghufron Mukti.(ds/sgn)