DINAMIKA SULTRA.COM, SULTRA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Tenggara (Sultra), mulai memetakan potensi pelanggaran Pemilu 2024 di daerah ini agar tercipta pemilu yang jujur, adil, dan demokratis.
Bawaslu Sulawesi Tenggara menggelar Rapat Koordinasi Penanganan Pelanggaran Tahapan Pemutakhiran Data Pemilihan dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilu 2024 yang diikuti seluruh Bawaslu tingkat kabupaten/kota se-Sultra.
“Dalam memetakan potensi pelanggaran Pemilu 2024 pihaknya hari ini menyelenggarakan rapat koordinasi bersama seluruh Bawaslu kabupaten/kota agar bisa melakukan upaya mitigasi,” kata Ketua Bawaslu Sultra, Iwan Rompo di Kendari, Jumat (28/4/2023).
“Termasuk, jajaran pengawas di Sultra agar bisa memetakan titik-titik rawan kemungkinan pelanggaran. Hari ini kita memanggil seluruh jajaran pengawasan kabupaten/kota untuk bersama-sama melihat masalahnya di mana dan bagaimana cara penyelesaiannya sehingga kita harapkan data pemilih di Sultra bukan hanya bersih tapi akurat dan berkualitas,” ujarnya.
Dia menyampaikan pengawasan pemilu agar terselenggara dengan baik merupakan tugas semua warga negara Indonesia, namun pihaknya sebagai institusi yang dipercaya negara harus mengawasi hal tersebut.
Iwan menyebut beberapa hal yang menjadi fokus pengawasan pihaknya saat ini sesuai tahapan yang sedang berjalan, yakni pemutakhiran data pemilih, penyusunan daftar pemilih, dan penetapan daftar pemilih sementara (DPS).
Dia menerangkan salah satu cara penyelenggara mengatasi potensi pelanggaran dengan merespons tanggapan pemerintah terkait validitas nama yang masuk daftar pemilih sementara agar data yang masuk betul-betul akurat.
Bawaslu Sulawesi Tenggara berharap dengan mitigasi dan pemetaan potensi pelanggaran Pemilu 2024 dapat menghasilkan data pemilih akurat dan valid sehingga demokrasi yang bersih dan berkualitas bisa terwujud.
“Penyelenggaraan pemilu yang sukses yang selama ini diklaim kerja KPU, itu karena quality control bagus. Siapa quality control ya… Bawaslu. Tugas Bawaslu itu bagaimana kredit pemilu itu semakin baik karena undang-undang bilang pengawasan itu adalah tugas seluruh warga negara, tetapi tugas institusinya oleh Bawaslu,” pungkas Iwan Rompo.(ds/sgn)