DINAMIKA SULTRA.COM, PADANG – Akademisi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Andalas (Unand) Sumatera Barat Aidinil Zetra meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI agar lebih serius mengawasi penggunaan anggaran di daerah.
“BPK harus lebih memperkuat peran mereka di daerah,” katanya, di Padang, Senin.
Menurut Aidinil, selama ini BPK lebih cenderung mengawasi penggunaan anggaran dalam skala besar. Padahal, anggaran kategori sedang bila diakumulasikan jumlahnya juga tergolong besar sehingga pengawasan tetap diperlukan.
“Saya kira perwakilan BPK di daerah harus serius dalam mengawasi anggaran yang dikelola pemerintah daerah, terutama anggaran yang digelontorkan pemerintah pusat,” ucap dia.
Terkait penggunaan anggaran pengentasan stunting sebesar Rp10 miliar yang sempat disinggung Presiden, ia mengaku miris apabila data tersebut memang benar atau penggunaannya tidak sesuai arahan pemerintah pusat karena prinsip pengelolaan anggaran harus efektif, efisien, dan tidak hanya digunakan untuk kegiatan operasional saja namun juga untuk belanja modal.
“Kalau asumsinya atau data yang disampaikan Presiden benar, maka manajemen pengelolaan publik di Indonesia, terutama terkait dana pusat yang digelontorkan ke daerah harus diawasi lebih ketat,” harap dia.
Khusus di Sumatera Barat, ia meminta agar BPK melakukan pengawasan ekstra karena provinsi tersebut cukup menggantungkan bantuan pemerintah pusat.
“Kalau di Sumatera Barat yang banyak diandalkan itu anggaran dari pusat karena APBD tidak terlalu besar,” ujarnya.(ds/antara)