Prof Zamrun Ajak Masyarakat Tolak Money Politic Dalam Pemilu 2024

Rektor UHO Kendari Prof Muh Zamrun Firihu saat berbicara di acara Bawaslu Sultra. (Humas-UHO)

 

DINAMIKA SULTRA.COM, KENDARI – Rektor Universitas Halu Oleo Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), Prof. Dr. Muhammad Zamrun Firihu, S.Si., M.Si., M.Sc, menjadi narasumber pada sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif dan Penandatanganan MoU bersama stakeholer Pemilu 2024 yang dilaksanakan Bawaslu Sultra di salah satu hotel di Kota Kendari, Rabu 12 Juli 2023.

“memiliki moral yang baik sangat penting bagi setiap orang sehingga bisa menolak hal-hal yang salah termasuk politik uang atau money politik dalam Pemilu,” kata Prof Zamrun saat menjadi narasumber di kegiatan Bawaslu Sultra.

“Jika orang mau ngomong apapun menawarkan sampai berbusa dan lain-lain, kalau kita memiliki moral yang baik kita pasti tolak (politik uang). Intinya kembali ke moral,” lanjutnya.

Lebih lanjut Rektor UHO dua periode itu menanggapi salah satu pertanyaan peserta sosialisasi tersebut yang mempertanyakan cara mencegah adanya politik uang dalam mengawal Pemilu 2024 yang jujur, adil dan berintegritas di Sulawesi Tenggara.

Menurut alumnus Jepang itu, penegakan moral baik juga akan menentukan pemimpin yang baik dan amanah untuk membangun daerah, bangsa dan negara.

“Hal itu dikarenakan pada saat pemilihan dilandasasi dengan awal yang baik dan penuh kejujuran. Jadi kalau masalah money politic cara mencegahnya kembali ke moral saja. Intinya kalau moral kita baik pasti kita akan tolak berapun itu,” katanya.

Selain itu, Ketua Kagama Sultra itu mengungkapkan politik uang atau money politic bagaikan hukum ekonomi karena terjadi sistem penawaran.

“Sebenarnya money politic itu kalau kita mau bilang kadang-kadang kata kasarnya itu semacam hukum ekonomi. Ada penawaran, ada penerimaan. Jadi, jika ditolak maka tidak akan ada transaksi,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu pula, ia mengajak kepada seluruh peserta sosialisasi dan masyarakat secara umum untuk tidak mudah menyerap informasi terkait pemilu, jika bukan berasal dari sumber yang valid dan kredibel serta dia berharap masyarakat dapat menolak politik uang.

“Jadi informasi yang valid adalah dari pihak yang berkompeten yang sudah dipercaya. Beda kalau informasi dari mulut ke mulut jangan percaya,” tambah Prof Zamrun.

Untuk diketahui dalam Sosialisasi itu diikuti sejumlah organisasi masyarakat, organisasi profesi, pemantau pemilu, organisasi kemahasiswaan/kepemudaan, komunitas, BEM dan UKM, kelompok disabilitas, partai politik peserta pemilu di Sultra, media massa dan sekolah kader pengawas partisipatif (SKPP).(ds/adf)

#kendari#sulawesitenggaraUHO
Comments (0)
Add Comment