DINAMIKA SULTRA.COM, BUKITTINGGI – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bukittinggi, Sumatra Barat menghormati proses hukum adanya gugatan dari tiga partai politik (parpol) melalui Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait dugaan kesalahan administrasi.
“Kami hormati proses hukum karena ini sudah ranah Bawaslu. Kita menunggu saja, apapun putusan Majelis Pemeriksa Bawaslu kami siap jalankan,” kata Ketua KPU Bukittinggi Satria Putra, Minggu.
Ia menyebutkan seiring berakhirnya masa tanggapan masyarakat yang berlangsung sejak 19- 28 Agustus 2023, maka pengawasan terhadap proses pencalonan bakal caleg berada di ranah Bawaslu.
“Misalnya, jika publik masih menemukan adanya ketidaksesuaian berkas pencalonan, silakan melapor ke Bawaslu,” kata dia.
Pengaduan itu juga berlaku sama dengan komplain masyarakat terkait alat peraga kampanye (APK) yang sudah menjadi tugas, wewenang dan kewajiban jajaran Bawaslu.
“Sepanjang ada rekomendasi tertulis dari Bawaslu, maka KPU Kota Bukittinggi siap untuk menindaklanjuti,” katanya.
Pada tahap pengumuman daftar calon sementara (DCS), kata Satria, KPU Kota Bukittinggi telah menyurati banyak pihak untuk berperan aktif memberikan masukan dan tanggapan.
“KPU Kota Bukittinggi bahkan sudah meminta hasil pengawasan Bawaslu terhadap DCS, namun sampai hari ini kata Bawaslu masih dalam proses rekap,” katanya.
Ia menyebutkan kini KPU Kota Bukittinggi bersama partai politik sedang melakukan tahapan pencermatan daftar calon tetap (DCT).
“Hingga 3 Oktober 2023, parpol diberikan kesempatan untuk melakukan penggantian bakal caleg, termasuk perubahan ejaan nama, gelar, nomor urut, dan pasfoto diri terbaru, serta pindah daerah pemilihan (dapil),” katanya menjelaskan.
Sementara itu, Bawaslu Kota Bukittinggi mengungkap telah menerima laporan dari tiga partai politik yang merasa dirugikan karena diduga terjadinya kesalahan administrasi dari KPU.
“Untuk laporan parpol sampai ada tiga yang resmi memberi laporan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terkait dengan nama bakal calon legislatif (bacaleg) yang hilang dari rancangan daftar calon tetap (DCT),” kata Ketua Bawaslu Bukittinggi Ruzi Haryadi.
Ia mengatakan laporan sudah diregistrasi dan ditanggapi dengan penanganan pelanggaran administrasi yang dalam sidangnya pada Senin (2/10) juga dihadirkan pihak KPU.
“Sudah, KPU sebagai terlapor sudah kami surati untuk hadir di sidang pertama nanti untuk memberikan keterangan dengan PPP untuk sidang pertama, terbuka untuk umum,” Katanya.(ds/antara)