DINAMIKA SULTRA.COM, JAKARTA – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak menginginkan adanya kenaikan harga pangan kecuali harga gabah milik petani, terutama saat musim panen.
Arief ditemui usai Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan pemangku kepentingan lainnya di Jakarta, Senin, mengatakan bahwa Presiden telah menginstruksikan hal itu demi kesejahteraan petani dan masyarakat.
“Jadi perintahnya Pak Presiden adalah harga (pangan) tidak boleh ada yang naik. Yang naik hanya gabah kering panen (GKP) milik petani. Clear ya,” kata Arief.
Dia juga meminta semua penggilingan padi yang membeli gabah petani sesuai harga yang telah ditetapkan pemerintah, yakni Rp6.500 per kilogram, hal itu demi cadangan beras pemerintah (CBP).
Ia menyebutkan stok cadangan beras pemerintah yang ada di Gudang Bulog saat ini mencapai 1,9 juta ton.
Arief mengatakan bahwa pihaknya terus mendorong penggiling padi agar menaati ketentuan pemerintah dalam melakukan penyerapan gabah petani.
“Ya tentunya yang masih membeli gabah petani di bawah (harga pembelian pemerintah/HPP) Rp6.500 per kilogram harus didorong naik,” kata Arief.
Dia menyebutkan bahwa saat ini masih terdapat pengusaha penggiling padi di daerah Sumatera Selatan yang membeli gabah petani di bawah HPP. Namun, pengusaha tersebut sudah berkomunikasi dengan pemerintah, segera menyerap gabah petani sesuai HPP.
“Sumatera Selatan kemarin kan masih membeli gabah di bawah Rp6.500 per kg, gitu ya. Tapi pengusaha yang di Sumatera Selatan ini juga udah berkomunikasi akan membeli gabah dengan Rp6.500 per kg, any quality,” ucap Arief.
Sementara untuk pengendalian harga, Arief menuturkan bahwa pemerintah pusat mengajak peran aktif seluruh pemerintah daerah guna menyukseskan upaya pengamanan pasokan dan harga pangan.
Dia mengaku bahwa pihaknya telah menyampaikan imbauan ke seluruh gubernur, wali kota/bupati di seluruh Indonesia untuk dapat mendukung strategi pengamanan pasokan dan harga pangan jelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
“Ini merupakan tindak lanjut dari apa yang sudah kita bahas dalam Rakor SPHP sebelumnya,” sebutnya.
Dalam surat yang ditandatanganinya, Arief menyampaikan empat hal penting untuk dilaksanakan bagi tiap pemerintah daerah (Pemda). Pertama, pemda agar melakukan pendataan ketersediaan stok dan harga bahan pangan.
Kedua, pemda agar dapat melakukan pengendalian dan tindakan preventif terhadap potensi terjadinya gejolak pasokan dan harga pangan.
Selanjutnya, pemda agar terus laksanakan pemantauan dan pengawasan pasokan dan harga pangan secara berkala.
“Terakhir, Bapanas mendorong pemda menerapkan kerja sama antardaerah, khususnya daerah yang defisit atau berpotensi dan cenderung mengalami gejolak harga pangan,” kata Arief.(ds/antara)