DINAMIKA SULTRA.COM, JAKARTA – Ketua Mahkamah Agung Sunarto mengingatkan kepada 1.451 hakim baru untuk senantiasa menjaga marwah lembaga peradilan dengan menjadi hakim yang berintegritas dan berpegang teguh pada pedoman Mahkamah Agung.
“Dalam menjalankan tugas saudara-saudara harus memegang teguh pedoman yang digariskan dalam visi Mahkamah Agung yaitu terwujudnya badan peradilan Indonesia yang agung,” kata Sunarto dalam acara pengukuhan 1.451 hakim Mahkamah Agung (MA) di Jakarta, Kamis.
Sunarto mengatakan hakim harus menjaga empat hal yakni menjaga kemandirian badan peradilan, memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan, meningkatkan kualitas kepemimpinan, dan meningkatkan kredibilitas serta transparansi badan peradilan.
Dia juga mengingatkan para hakim agar selalu mengingat tujuan dibentuknya lembaga peradilan adalah untuk mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945.
“Hal ini dapat dilakukan dengan memenuhi hak-hak warga negara, sebagai negara demokrasi rakyat memiliki hak asasi manusia, salah satunya adalah mendapatkan perlindungan hukum yang sama,” ujarnya.
Pengukuhan 1.451 hakim tersebut juga dihadiri oleh Presiden RI Prabowo Subianto, yang menekankan bahwa negara tanpa sistem hukum yang adil akan menjadi negara yang gagal.
“Negara yang tidak bisa memiliki sistem hukum yang menjamin keadilan, itu negara biasanya gagal,” kata Prabowo saat memberi sambutan pada acara pengukuhan 1.451 hakim di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Kamis.
Menurut Prabowo, negara yang gagal adalah negara yang tidak mampu memenuhi tujuan nasional sebagaimana telah ditetapkan oleh para pendiri bangsa, yakni melindungi rakyat, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan menjaga ketertiban dunia.
Salah satu unsur utama agar tujuan-tujuan tersebut dapat dicapai adalah sistem hukum yang adil dan berjalan efektif.
Presiden juga menyampaikan bahwa negara-negara yang kaya sumber daya alam cenderung menjadi sasaran perebutan oleh bangsa lain, karena kebutuhan dasar seperti air, lahan subur, mineral, dan energi kerap mendorong konflik.
Dalam kondisi seperti itu, negara tanpa sistem hukum yang kuat dan adil berpotensi menghadapi instabilitas hingga perang saudara.
“Demikian juga mineral yang berharga, demikian energi yang berharga, bangsa yang tidak punya akan merebut bangsa yang punya, negara yang punya sering digerogoti. Jadi negara yang tidak memiliki sistem hukum yang mampu memberi keadilan biasanya tidak stabil, biasanya akan terjadi huru-hara bahkan perang saudara. Ini pelajaran,” kata Prabowo.
Lebih lanjut Presiden menambahkan bahwa kekuatan yudikatif sama pentingnya dengan eksekutif dan legislatif.
Kepala Negara menyadari bahwa dalam posisinya sebagai pemimpin eksekutif yang dipilih oleh rakyat, keberhasilan menjalankan tugas akan sangat bergantung pada dukungan dari lembaga yudikatif yang kuat, berintegritas, dan mampu menjamin keadilan.
“Saya sadar kalau saya tidak didukung oleh yudikatif yang hebat, yang kuat, yang berintegritas, sangat sulit untuk saya melaksanakan tugas saya untuk rakyat” ujar Prabowo.(ds/antara)