DINAMIKA SULTRA.COM, KENDARI – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggandeng Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk melaksanakan patroli rutin guna mencegah terjadinya aksi tawuran antar-pelajar di Kota Kendari.
Kepala Dinas Dikbud Provinsi Sultra Aris Badara saat ditemui di Kendari, Selasa, mengatakan kerja sama dengan Satpol PP merupakan upaya pencegahan yang dilakukan bersama untuk agar tawuran pelajar di Kota Kendari tidak berulang, yang baru-baru telah menyebabkan satu pelajar dirawat secara intensif di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bahteramas Sultra.
“Mulai hari ini kita kerja sama dengan Satpol PP untuk melakukan patroli di tempat-tempat yang kira-kira bisa mengundang hal-hal seperti itu ,” kata Aris Badara usai mengumpulkan ratusan siswa/siswi SMKN 2 Kendari di Kantor Gubernur Sultra.
Dalam patroli bersama Satpol PP tersebut pihaknya menggunakan mekanisme dengan melibatkan masing-masing guru di sebanyak 19 Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) se-Kota Kendari.
“Kita akan melibatkan 19 guru yang diambil dari masing-masing sekolah yang ada di Kota Kendari,” ujarnya.
Dia menuturkan patroli gabungan tersebut akan menyasar daerah-daerah yang selama ini dianggap rawan dan kerap menjadi tempat kumpul pelajar di Kota Kendari.
Selain itu pihaknya bersama pemangku kepentingan dan para guru hingga tokoh masyarakat tengah mencari akar masalah yang mengakibatkan para pelajar kerap tawuran di jalanan.
“Itu tadi sementara dipelajari masalahnya. Tapi kami melihat memang ini bagian yang terpenting yang harus kita selesaikan, sehingga nanti tidak melebar ke mana-mana ini peristiwanya (tawuran antar-pelajar),” ungkap Aris Badara.
Berdasarkan pengamatan di lapangan, kata dia, terdapat stigma yang kurang baik untuk para pelajar STM atau SMKN 2 Kendari ini yang kerap dianggap penyebab tawuran di Kendari.
Untuk itu Dinas Dikbud Sultra tengah meminta kepada Kepala SMKN 2 Kendati agar memikirkan cara agar menghilangkan stigma negatif terkait SMKN 2 Kendari di tengah-tengah masyarakat.
“Oleh sebab itu nanti saya kira beberapa hal kita akan duduk bersama seluruh stakeholder terkait, bagaimana mengantisipasi hal-hal yang memang tadi sudah menjadi tradisi. Tapi saya kira ini bisa dihilangkan,” kata Aris Badara.(ds/ono)