Aksi Unjuk Rasa Momentum Anggota DPRD DKI Instrospeksi Diri

Listen to this article
Ketua Forum Warga Kota (Fakta) Indonesia Ari Subagyo memberikan keterangan di Jakarta, Rabu (30/7/2025). (ds/ANTARA/Khaerul Izan.)

 

DINAMIKA SULTRA.COM, JAKARTA – Ketua Forum Warga Kota (Fakta) Indonesia Ari Subagyo mengatakan unjuk rasa di Gedung DPR/MPR yang berujung kerusuhan dalam beberapa hari terakhir harus menjadi bahan instrospeksi bagi para wakil rakyat, termasuk DPRD DKI Jakarta.

 

“Kondisi belakangan harus membuat DPRD DKI segera berbenah. Terlebih, gaji dan tunjangan pasti lebih fantastis dari DPRD di daerah atau provinsi lain di Indonesia yang tak luput dari amukan massa,” kata Ari dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

 

Dia menyebutkan gaji dan tunjangan legislator DPRD DKI Jakarta setidaknya mencapai Rp139,2 juta per bulan. Jika diakumulasikan dalam satu tahun, maka jumlahnya mencapai sekitar Rp1,67 miliar.

 

Dia pun mengaku tidak heran jika banyak legislator DPRD DKI Jakarta yang terbuai dengan gaya hidup mewah, dengan menggunakan atau mengoleksi mobil-mobil berharga miliaran.

 

Bahkan, sambung dia, nilai tunjangan rumah para wakil rakyat itu ditaksir mencapai Rp70 juta sampai Rp78,8 juta, atau lebih besar dari tunjangan anggota DPR yang viral dengan nilai Rp50 juta sehingga memicu amarah rakyat.

 

Menurut Ari, penghasilan legislator DPRD DKI Jakarta akan semakin ‘gemuk’ berkat tunjangan reses serta kunjungan kerja (kunker) ke dalam dan luar negeri.

 

“Saya minta ini juga dievaluasi. Pak Presiden sudah tegas menyampaikan. Legislator DPRD DKI itu juga ada tunjangan rumah hingga transportasi. Harus dievaluasi,” kata Ari menegaskan.

 

Lebih lanjut, dia menginginkan agar DPRD DKI Jakarta secara transparan mengungkap seluruh penghasilan anggota dewan, baik sebelum dan sesudah dilakukan evaluasi.

 

Selain itu, dia meminta kepada pimpinan dan anggota DPRD DKI Jakarta untuk melakukan evaluasi kinerja mereka.

 

Dia menyarankan agar sistem presensi harian dan pemotongan gaji diterapkan, sehingga apabila terdapat anggota dewan yang tidak masuk kantor atau tidak mengikuti Rapat Paripurna dengan alasan yang jelas, maka gaji mereka dipotong.

 

“Saat ini adalah saatnya menunjukkan empati, bukan justru menari-nari dengan penghasilan gendut di atas penderitaan rakyat, banyak warga Jakarta yang masih hidup susah,” tutur Ari. (ds/antara)

JakartaUnjuk Rasa
Comments (0)
Add Comment