DINAMIKA SULTRA.COM, JAKARTA – Bupati Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, Ir. H. Burhanuddin menyampaikan langsung tiga persoalan strategis pertanian kepada Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman.
Dalam audiensi resmi itu, Burhanuddin menekankan perlunya perhatian pemerintah pusat terhadap hilirisasi kelapa, pengelolaan lahan sawah, dan kebijakan pembelian gabah oleh Bulog yang kini dikeluhkan petani.
Dalam pertemuan yang berlangsung di Jakarta, Bupati Bombana membawa aspirasi daerah dengan harapan kebijakan nasional dapat menyentuh langsung kebutuhan masyarakat petani.
Ia memaparkan tiga isu pokok yang dinilai krusial bagi penguatan sektor pertanian di Bombana, salah satu kabupaten potensial di Sulawesi Tenggara.
1. Hilirisasi Kelapa: Potensi Besar Tanpa Industri
Menurut Burhanuddin, Bombana memiliki sumber daya kelapa yang sangat besar. Selama ini, hasil panen kelapa hanya dijual dalam bentuk bahan mentah tanpa pengolahan lebih lanjut. Kondisi itu membuat nilai tambah ekonomi hilang begitu saja.
“Kabupaten Bombana memiliki potensi kelapa yang sangat besar, tapi selama ini hanya keluar dalam bentuk bahan mentah. Kami berharap ada perhatian dari pemerintah pusat agar bisa menghadirkan industri pengolahan kelapa di daerah,” ungkap Burhanuddin.
Ia menambahkan, kehadiran pabrik pengolahan kelapa di Bombana tidak hanya meningkatkan nilai jual produk, tetapi juga membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal. Dengan begitu, ekonomi daerah dapat bergerak lebih cepat dan berkelanjutan.
2. Optimalisasi 13 Ribu Hektar Lahan Sawah
Selain kelapa, Bupati juga menyoroti pengelolaan sawah yang masih jauh dari optimal. Dari total 13.000 hektar lahan sawah yang dimiliki Bombana, baru sekitar 20 persen yang digarap secara maksimal. Padahal, Bombana berpotensi besar menjadi salah satu lumbung pangan di Sulawesi Tenggara.
“Dari total 13 ribu hektar sawah, baru 20 persen yang dimanfaatkan. Kami butuh dukungan penuh agar produktivitas pertanian bisa maksimal,” jelasnya.
Burhanuddin menilai dukungan infrastruktur dan sarana pertanian modern, seperti irigasi, alat mesin pertanian, serta akses pupuk dan benih unggul, sangat dibutuhkan untuk mendorong produksi padi di Bombana.
3. Keluhan Petani soal Bulog
Isu terakhir yang disampaikan Bupati Bombana adalah keluhan para petani terhadap kebijakan Bulog. Berdasarkan laporan yang diterimanya, Bulog tidak lagi membeli gabah petani karena kuota dianggap penuh. Hal ini membuat harga gabah mulai berfluktuasi, bahkan menurun, sehingga merugikan petani.
“Petani kita, khususnya petani sawah, saat ini sedang mengeluh karena Bulog sudah tidak lagi membeli gabah akibat kuotanya habis. Akibatnya, harga gabah di tingkat petani mulai berfluktuasi. Kami berharap pemerintah pusat bisa segera mencarikan solusi agar hasil panen petani kita tetap terserap dengan baik,” terang Burhanuddin.
Menanggapi aspirasi tersebut, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa Bulog tetap akan menyerap gabah petani tanpa mengenal istilah kuota habis. Ia meminta agar komunikasi dengan Kementan terus dibangun, termasuk melalui surat resmi jika diperlukan.
“Memang karena semangat kerja, tidak ada istilah kuota habis, harus jalan terus. Kalau perlu menyurat lagi,” ujar Menteri Pertanian.
Pernyataan singkat itu menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam menjaga stabilitas harga gabah sekaligus memberi kepastian bagi petani di Bombana.
Pertemuan ini menjadi momentum penting bagi Kabupaten Bombana untuk mengangkat isu pertanian ke tingkat nasional.
Tiga pokok persoalan yang dibawa Bupati Burhanuddin merefleksikan tantangan nyata yang dihadapi petani di lapangan, mulai dari hilangnya nilai tambah komoditas, keterbatasan pengelolaan lahan, hingga ketidakpastian harga gabah.
Dengan adanya perhatian dari Menteri Pertanian, masyarakat Bombana berharap solusi konkret segera hadir.
Hilirisasi kelapa, penguatan infrastruktur pertanian, serta keberlanjutan pembelian gabah oleh Bulog diyakini akan membawa perubahan signifikan bagi kesejahteraan petani dan perekonomian daerah.(ds/mdn/ono)