DINAMIKA SULTRA.COM, KENDARI – Dinas Pariwisata Sulawesi Tenggara mencatat kunjungan wisata nusantara (Wisnus) ke Bumi Anoa mencapai 9,8 juta pergerakan, yang didominasi oleh kunjungan wisata kuliner dan aktivitas urban di Kota Kendari, Sultra.
Kepala Dispar Sultra Belli Harli Tombili saat ditemui di Kendari, Senin, mengatakan bahwa pergerakan Wisnus di Sultra mencapai angka yang signifikan. Berdasarkan data, dari 17 kabupaten/kota di Sultra, Kota Kendari menjadi destinasi tujuan utama yang paling banyak dikunjungi, mencatatkan 2.817.091 perjalanan, atau menyumbang sekitar 28,49 persen dari total seluruh pergerakan wisnus.
“Tren kunjungan ke Kendari memang selalu tinggi. Daya tarik ibu kota provinsi ini tidak hanya pada panorama alam, tetapi terutama pada keberagaman wisata kuliner dan kegiatan sosial-ekonomi yang menarik masyarakat dari luar daerah,” kata Belli.
Menurut data BPS yang diolah oleh Dispar Sultra, selain Kota Kendari, terdapat empat daerah lain yang menjadi tujuan favorit wisnus, yaitu Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) sebanyak 1,2 juta perjalanan, Konawe 1 juta perjalanan, Kolaka 727 ribu perjalanan, dan Kota Baubau sebanyak 650 perjalanan.
Berdasarkan data, jumlah kunjungan Wisnus di Sultra tahun 2025 menunjukkan penurunan dibanding dengan tahun sebelumnya yang mencatat sebanyak 9,9 juta atau turun 51 ribu kunjungan periode yang sama, yakni Januari-September.
Meski begitu, Belli menyatakan optimistis terhadap total angka kunjungan wisnus di Sultra pada akhir tahun 2025. Ia memprediksi jumlah perjalanan tidak akan terlalu jauh berbeda dari tahun sebelumnya.
Belli menjelaskan, meskipun tren data kunjungan hingga September lalu menunjukkan tantangan, ia memperkirakan total angka tahunan bisa berada di kisaran “plus minus” angka tahun lalu, atau bahkan sedikit di atasnya.
“Kita masih optimistis (jumlah kunjungan) tidak terlalu jauh dengan tahun lalu, plus-minus yah, bisa di bawah sedikit atau di atas sedikit,” jelas Belli.
Dia juga tak memungkiri jika Dispar Sultra menghadapi sedikit tantangan akibat adanya efisiensi anggaran pemerintah, yang beberapa anggaran di OPD tersebut dialihkan untuk pembangunan infrastruktur.
“Tapi, ini juga berdampak positif karena dengan infrastruktur yang semakin baik bisa meningkatkan mobilitas orang untuk ke beberapa kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara,” ucap Belli.(ds/ono)