DINAMIKA SULTRA.COM, BOMBANA – Pemerintah Kabupaten Bombana mengikuti rapat virtual yang digelar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Kamis (27/11/2025), untuk memastikan seluruh daerah berada pada jalur yang sama dalam penyelesaian tahapan akhir pengadaan CASN Tahun Anggaran 2024 serta percepatan penataan pegawai non-ASN.
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Measa Laro, Kantor Bupati Bombana, dihadiri Wakil Bupati Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., bersama Kepala BK-PSDM, Deddy Fan Alva Slamet, ST., MM., serta pejabat teknis lain yang menangani manajemen kepegawaian daerah.
Forum nasional ini juga diikuti para gubernur, bupati, dan wali kota dari seluruh Indonesia sebagai bagian dari rangkaian koordinasi pemerintah pusat terhadap pelaksanaan kebijakan CASN.
Dalam agenda tersebut, KemenPAN-RB menyampaikan evaluasi menyeluruh terkait jalannya seleksi CASN 2024 di berbagai daerah. Fokus pembahasan meliputi konsistensi data peserta, rekam administrasi pada setiap tahapan, mekanisme penilaian seleksi, serta kesiapan daerah menerima formasi baru hasil pengadaan tahun anggaran berjalan. Pemerintah pusat ingin memastikan bahwa seluruh proses berlangsung seragam, transparan, dan sesuai regulasi.
Sejalan dengan evaluasi tersebut, rapat juga memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk menegaskan kembali kondisi aktual di lapangan. Banyak pemerintah daerah, termasuk Bombana, tengah menyesuaikan kebutuhan formasi dengan beban kerja unit layanan serta tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Penyesuaian tersebut penting agar penempatan ASN baru benar-benar menjawab kebutuhan strategis daerah, bukan sekadar memenuhi kuota administrasi.
Di sisi lain, penataan tenaga non-ASN menjadi bahasan utama yang mendapat perhatian khusus. Pemerintah pusat kembali menegaskan bahwa penataan harus dilakukan secara tertib, berbasis data valid, dan mengikuti arahan kebijakan yang telah ditetapkan.
Daerah diminta mempercepat penyempurnaan data tenaga non-ASN, melakukan verifikasi menyeluruh, serta memastikan setiap pegawai yang tercatat memenuhi ketentuan sesuai regulasi yang berlaku. Langkah ini dianggap penting untuk menghindari kekeliruan birokrasi dan melindungi tenaga yang telah bekerja lama di lingkungan pemerintahan.
Bagi Pemerintah Kabupaten Bombana, kehadiran Wakil Bupati Ahmad Yani dalam rapat ini menunjukkan komitmen daerah untuk mendukung agenda reformasi birokrasi nasional.
Dalam beberapa kesempatan sebelumnya, pemerintah daerah telah menyatakan perlunya kebijakan kepegawaian yang adaptif agar mampu mengikuti dinamika kebutuhan layanan publik, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan administrasi pelayanan dasar.
Rapat nasional tersebut juga memberikan sejumlah arahan teknis yang dapat dijadikan pedoman daerah. Di antaranya menyangkut penyempurnaan basis data kepegawaian, penegasan langkah penataan tenaga non-ASN, serta mekanisme pelaporan perkembangan penataan kepada kementerian terkait.
Pemerintah daerah diminta memastikan seluruh unit kerja melakukan pembaruan data secara berkala dan akurat.
Arahan lain berhubungan dengan kesiapan pemerintah daerah merespons hasil akhir seleksi CASN, termasuk penempatan formasi baru sesuai kebutuhan strategis. Pemkab Bombana memandang arahan tersebut sebagai kesempatan untuk meningkatkan efektivitas manajemen SDM aparatur dan menata ulang struktur birokrasi agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Kegiatan koordinasi ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat konsistensi antara kebijakan pusat dan pelaksanaan di daerah. Pemerintah Kabupaten Bombana menegaskan kesiapan untuk menindaklanjuti seluruh hasil rapat, mulai dari pembaruan data kepegawaian, verifikasi dokumen, hingga penyelarasan kebijakan internal.
Dengan langkah tersebut, pemerintah daerah ingin memastikan layanan publik tetap berjalan optimal dan didukung aparatur yang profesional.
Dalam pandangan pemerintah daerah, keberhasilan penyelesaian tahapan CASN dan penataan tenaga non-ASN bukan hanya soal teknis administrasi, tetapi juga representasi komitmen daerah terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Konsistensi data, koordinasi dengan kementerian, serta disiplin dalam menjalankan tahapan menjadi aspek penting untuk menjaga kredibilitas birokrasi.
Melalui rapat ini, Pemkab Bombana menyampaikan harapan agar kebijakan kepegawaian nasional tetap mengakomodasi kebutuhan beragam daerah, khususnya terkait penempatan formasi yang memang dibutuhkan di lapangan.
Pemerintah daerah menilai koordinasi kolektif antara pusat dan daerah merupakan kunci terciptanya birokrasi yang modern dan profesional.
Di akhir kegiatan, Pemkab Bombana kembali menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh agenda nasional di bidang reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas aparatur di seluruh sektor pelayanan publik.
Pemerintah daerah optimistis bahwa hasil rapat ini menjadi landasan penting dalam memperbaiki tata kelola kepegawaian dan mewujudkan birokrasi yang lebih adaptif serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Bombana menyadari bahwa keberhasilan reformasi birokrasi bertumpu pada kualitas aparatur dan kejelasan tata kelola data kepegawaian. Melalui koordinasi nasional ini, daerah berharap dapat memperkuat fondasi layanan publik yang profesional, transparan, dan berpihak pada kebutuhan warga.(ds/mdn/ono)