DINAMIKA SULTRA.COM, BOMBANA – Pemkab Bombana Tegaskan Komitmen Percepatan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bombana memperkuat upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pelayanan publik melalui pencanangan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Kegiatan resmi dibuka Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., di Ruang Rapat Bupati, Selasa (2/12/2025).
Dalam suasana rapat yang berlangsung hangat namun penuh ketegasan, Bupati Burhanuddin memimpin langsung pencanangan dan sosialisasi Zona Integritas yang dihadiri Sekretaris Daerah, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pejabat struktural, serta perwakilan ASN dari berbagai unit kerja.
Selain pencanangan resmi, kegiatan ini turut dirangkai dengan penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pimpinan OPD sebagai bentuk komitmen kolektif. Penandatanganan tersebut menjadi simbol bahwa reformasi birokrasi di Bombana tidak sekadar slogan, tetapi langkah nyata yang mengikat moral dan tanggung jawab setiap aparatur.
Dalam sambutannya, Bupati Burhanuddin menekankan bahwa pembangunan Zona Integritas merupakan kebutuhan dasar untuk mewujudkan pemerintahan yang benar-benar bersih dari praktik korupsi.
“Pencanangan Zona Integritas adalah langkah nyata kita dalam memperkuat budaya kerja yang berintegritas, transparan, dan bertanggung jawab. Setiap perangkat daerah harus mampu menunjukkan komitmen penuh untuk memenuhi indikator WBK dan WBBM,” ujarnya.
Bupati juga mengingatkan bahwa keberhasilan zona integritas tidak dapat dicapai hanya dengan dokumen atau kelengkapan administrasi semata.
“Yang menentukan adalah perubahan pola pikir, kedisiplinan, dan konsistensi aparatur dalam bekerja,” tegasnya.
Upaya membangun zona integritas ini menjadi bagian penting dari reformasi birokrasi nasional. Pemkab Bombana menargetkan sejumlah OPD strategis dapat meraih predikat WBK dan WBBM sebagai bukti konkret transformasi layanan.
Untuk itu, pemerintah daerah memastikan adanya pendampingan intensif, monitoring internal, serta evaluasi berkala terhadap seluruh unit kerja yang mengikuti proses penilaian.
Langkah ini juga diharapkan dapat menguatkan aspek pelayanan publik yang lebih cepat, lebih sederhana, dan lebih responsif. Penerapan zona integritas akan menjadi barometer perubahan budaya kerja di tubuh birokrasi, sekaligus menegaskan bahwa kepercayaan publik adalah nilai yang harus terus dijaga.
Pemkab Bombana berharap pencanangan ini menjadi momentum pembuktian bahwa reformasi birokrasi bukan hanya perlombaan administratif, tetapi transformasi menyeluruh yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dengan meningkatnya kualitas layanan, pemerintah daerah ingin menghadirkan birokrasi yang modern, bersih, dan bekerja untuk kepentingan publik secara nyata.
Melalui langkah awal ini, Pemerintah Kabupaten Bombana menegaskan keseriusannya membangun pemerintahan yang bebas dari korupsi dan semakin berorientasi pada pelayanan. Komitmen tersebut diharapkan menjadi fondasi kuat bagi peningkatan kepercayaan masyarakat serta terciptanya layanan publik yang lebih jujur, profesional, dan manusiawi.(ds/mdn/ono)