DINAMIKA SULTRA.COM, BOMBANA — Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si, memimpin Rapat Evaluasi Pemenuhan Dokumen Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) Tahun 2025 di Ruang Rapat Measa Laro Kantor Bupati, Rabu (3/12/2025).
Rapat tersebut menjadi momentum penting untuk memastikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyelesaikan dokumen MCSP secara lengkap, akurat, dan sesuai ketentuan.
Rapat diikuti kepala OPD, para kepala bidang terkait, Admin MCSP Kabupaten Bombana, serta admin MCSP masing-masing OPD area intervensi. Suasana rapat berlangsung serius namun komunikatif, menandai komitmen pemerintah daerah dalam memperbaiki tata kelola dan mencegah potensi praktik korupsi.
Program MCSP merupakan inisiatif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membantu pemerintah daerah memperkuat area rawan korupsi.
Melalui delapan area intervensi, MCSP menilai kualitas tata kelola, keakuratan data, dan komitmen OPD dalam membangun pemerintahan yang transparan.
Pada 2025, Kabupaten Bombana menargetkan peningkatan signifikan dalam kualitas penyusunan dokumen MCSP. Seluruh OPD diminta memenuhi setiap indikator secara konsisten, bukan hanya sekadar menggugurkan kewajiban administrasi.
Dalam arahannya, Wakil Bupati Ahmad Yani menekankan bahwa pemenuhan dokumen MCSP bukan sekadar agenda rutin, tetapi menjadi tolok ukur sejauh mana pemerintah daerah mampu membangun tata kelola yang bersih.
“Pemenuhan dokumen MCSP ini adalah bentuk bagaimana kita mengelola pemerintahan yang bebas dari korupsi. Data yang tidak akurat akan berdampak besar pada kita semua. Karena itu, setiap OPD harus benar-benar mengisi secara konsisten dan sesuai kenyataan lapangan, jangan ada apologis di dalamnya,” tegasnya.
Ia juga meminta setiap OPD mempercepat progres penyusunan dokumen agar tahapan evaluasi selanjutnya dapat berjalan lancar dan tepat waktu.
“Kita ingin Bombana menjadi daerah yang maju dengan tata kelola yang bersih dan terukur. MCSP adalah salah satu instrumen menuju ke sana. Saya minta seluruh OPD bergerak cepat, bekerja sama, dan menyelesaikan dokumen tepat waktu,” tambahnya.
Admin MCSP Kabupaten Bombana melaporkan bahwa rata-rata progres pemenuhan dokumen di seluruh OPD saat ini berada pada kisaran 60–70 persen. Beberapa OPD tercatat lebih cepat memenuhi indikator, namun ada pula yang masih terkendala teknis dan substansi data.
“Kami sudah memetakan OPD yang progresnya cepat dan yang masih terkendala. Tim teknis akan melakukan pendampingan lebih intensif dalam dua minggu ke depan,” ujar Admin MCSP Kabupaten Bombana.
Pendampingan tersebut difokuskan pada area intervensi yang dinilai paling rawan, serta OPD yang mengalami kesulitan dalam mengumpulkan data pendukung.
Evaluasi MCSP 2025 menjadi bagian dari ikhtiar Pemerintah Kabupaten Bombana untuk memastikan setiap kebijakan dan layanan publik berjalan transparan. Rapat evaluasi ini tidak hanya menekankan kewajiban administratif, tetapi juga membangun budaya integritas di seluruh OPD.
Dengan progres yang terus meningkat dan komitmen pimpinan daerah, Bombana menargetkan pencapaian skor MCSP yang lebih baik sebagai wujud nyata penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.(ds/mdn/ono)