DINAMIKA SULTRA.COM, KENDARI – Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), mencatat realisasi pendapatan negara di wilayah Bumi Anoa sepanjang tahun 2025 mencapai Rp4,92 triliun.
Kepala Kanwil DJPb Sultra Iman Widhiyanto saat ditemui di Kendari, Kamis, mengatakan bahwa capaian tersebut setara dengan 89,31 persen dari total target yang ditetapkan sebesar Rp5,5 triliun.
“Realisasi pendapatan negara tersebut bersumber dari penerimaan perpajakan sebesar Rp3,987 triliun dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp932,9 miliar,” kata Iman Widhiyanto.
Dia menyebutkan bahwa meskipun mencapai triliunan rupiah, realisasi pendapatan negara tersebut secara umum mengalami kontraksi sebesar 4,12 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
“Penurunan ini dipicu oleh terkoreksinya dua sektor pendapatan utama,” ujarnya.
Iman Widhiyanto mengungkapkan bahwa realisasi penerimaan perpajakan tercatat mengalami kontraksi sebesar 4,73 persen, sementara Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP juga terkontraksi sebesar 1,44 persen jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024.
“Penyebab penurunan penerimaan perpajakan yaitu PPN yang terkoreksi sebesar 32,05 persen dan PPh yang terkontraksi 9,08 persen,” ungkap Iman Widhiyanto.
Selain faktor pajak, penurunan realisasi ini juga dipengaruhi oleh kebijakan internal pemerintah terkait penggunaan anggaran. Menurut Iman Widhiyanto, adanya kebijakan efisiensi yang dimulai sejak awal tahun 2025 berdampak pada aktivitas belanja negara di daerah.
“Adanya kebijakan efisiensi anggaran yang dimulai awal tahun 2025 juga menyebabkan satuan kerja (satker) pemerintah tidak bisa melaksanakan rencana kerjanya secara maksimal,” jelas Iman Widhiyanto
Dia menambahkan secara keseluruhan, penurunan pendapatan negara di Sulawesi Tenggara tahun ini didominasi oleh melambatnya penerimaan di sektor perpajakan, yang menjadi penyumbang terbesar struktur pendapatan negara di wilayah tersebut.(ds/ono)