DINAMIKA SULTRA.COM, JAKARTA – Pemerintah Indonesia baru saja menjalin kerja sama strategis dengan pemerintah Rusia guna memperkuat ketahanan energi nasional.
Kerja sama itu, melalui pasokan minyak mentah (crude) dan pembangunan infrastruktur energi, sebagai tindak lanjut dari kunjungan kerja Presiden Prabowo ke Rusia, beberapa waktu lalu.
Presiden Prabowo telah menunjukkan kepemimpinan yang kuat, bukan hanya bagi rakyat Indonesia, namun juga selaras dengan persepsi warga dunia.
Kiprahnya dalam diplomasi internasional semakin mengukuhkan posisi Indonesia sebagai negara yang diperhitungkan. Kebijakan populis Presiden Prabowo semata-mata untuk kesejahteraan rakyat.
Kunjungan ke Moskow memiliki landasan berpikir yang kokoh. Politik luar negeri bebas aktif bukan slogan seremonial yang dibacakan di forum-forum internasional.
Langkah itu, sekaligus menjadi instrumen nyata yang harus dioperasikan untuk kepentingan rakyat. Muhibah ke Moskow menjadi sangat strategis karena membuka peluang diversifikasi sumber pasokan minyak di tengah tekanan global.
Di sinilah diplomasi energi menunjukkan peran strategisnya. Energi hari ini bukan lagi sekadar komoditas, melainkan urat nadi ekonomi nasional. Ketika harga minyak naik tajam, dampaknya menjalar cepat ke hampir seluruh sektor, termasuk biaya transportasi meningkat, logistik pangan menjadi lebih mahal, biaya produksi industri naik, dan tekanan inflasi domestik membesar.
Kepiawaian berdiplomasi
Untuk memastikan stabilitas pasokan energi nasional dalam jangka pendek, pemerintah juga telah mengamankan ketersediaan minyak mentah, hingga akhir tahun 2026.
Langkah ini merupakan tindak lanjut langsung dari arahan Presiden Prabowo guna menjaga ketahanan energi di tengah ketidakpastian global.
Selain minyak mentah, pemerintah juga membahas peluang kerja sama dalam pemenuhan kebutuhan LPG nasional yang saat ini masih bergantung pada impor.
Dalam konteks ini, diplomasi energi mampu menjaga stabilitas harga domestik. Indonesia masih memiliki ketergantungan signifikan terhadap impor minyak dan LPG.
Komitmen tersebut merentang dari mulai kepastian pasokan minyak mentah dan elpiji, kerja sama kilang minyak, hingga pembangkit listrik tenaga nuklir yang diikuti perwakilan perusahaan energi Rusia terbesar, antara lain Rosneft, Lukoil, Ruschem, dan Zarubezhneft.
Dalam proses diskusi dengan mitra di Rusia, bisa terbaca bahwa dunia energi, hari ini bukan sekadar harga per barel, tetapi berkaitan erat dengan geopolitik, posisi tawar, diplomasi, dan ujungnya ialah upaya menjaga ketahanan (energi dan ekonomi) di tengah aneka tekanan.
Perjalanan ke Moskow, kali ini, termasuk kunjungan sebelumnya ke Tokyo dan Seoul, mencerminkan realitas tersebut.
Pelajaran penting lain yang didapatkan ialah, dalam situasi dunia yang serba-dinamis, kita tidak bisa pasif. Setiap jengkal tantangan dan kesempatan mesti dijemput, diciptakan, dan diambil.
Kondisi sekarang, sebagian besar negara terjebak dalam ancaman krisis, khususnya energi, sehingga masing-masing harus mencari jalan keluar dan cara bertahan dari tekanan tersebut.
Kecepatan diplomasi menjadi salah satu pilar ketahanan negara menghadapi krisis. Keberhasilan membuka akses pasokan alternatif, akan sangat menentukan kemampuan pemerintah menahan gejolak harga BBM dan tarif listrik.
Jika pasokan aman dan harga impor lebih terkendali, tekanan inflasi dapat diredam, sebelum menjalar lebih luas ke harga pangan dan kebutuhan pokok.
Dalam situasi seperti ini, langkah Indonesia menempuh diplomasi energi secara aktif patut dibaca, bukan hanya sebagai strategi luar negeri, tetapi sebagai instrumen utama menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Di saat banyak negara importir energi menghadapi tekanan berat, Indonesia bergerak cepat melalui jalur diplomasi berlapis, komunikasi ekonomi diperkuat dengan Amerika Serikat, kerja sama strategis diperluas dengan China, sementara Presiden sendiri menjalin komunikasi tingkat tinggi dengan Rusia dan Prancis.
Kemudian, kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Jepang atas undangan Kaisar Naruhito, pada awal April lalu, bisa dimaknai, bukan sekadar seremoni diplomatik semata, melainkan sebagai strategi meneguhkan penyangga ekonomi nasional di tengah badai global.
Kunjungan Presiden Prabowo ke Tokyo, berlangsung pada momentum yang sangat menentukan. Dunia sedang menghadapi eskalasi ketegangan geopolitik, gangguan rantai pasok energi, serta ancaman perlambatan ekonomi global yang kembali menguat.
Dalam situasi seperti ini, diplomasi tingkat tinggi tidak lagi sekadar bahasa hubungan antarnegara, melainkan bagian dari strategi ketahanan ekonomi nasional.
Kunjungan ini juga menegaskan posisi Indonesia sebagai kekuatan regional yang semakin diperhitungkan. Dalam peta dunia yang semakin multipolar, Indonesia tidak bisa hanya menjadi pengamat.
Politik luar negeri bebas aktif harus diterjemahkan dalam bentuk diplomasi ekonomi yang terukur dan berpihak pada kepentingan nasional.
Penting dicatat, kunjungan ke Tokyo menghasilkan dampak ekonomi yang nyata. Forum bisnis Indonesia-Jepang yang menyertai lawatan tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan business-to-business, dengan nilai investasi mencapai sekitar 22,6 miliar dolar AS.
Nilai ini sangat signifikan di tengah tekanan global terhadap arus investasi internasional. Angka tersebut menunjukkan bahwa diplomasi kepala negara berfungsi sebagai instrumen ekonomi yang konkret, bukan sekadar simbol kenegaraan.
Menstabilkan harga pangan
Sektor pangan merupakan sektor paling sensitif terhadap gejolak biaya energi. Hampir seluruh rantai pasok pangan nasional bertumpu pada transportasi, distribusi, pendinginan, pengolahan, hingga mobilitas antarwilayah yang sangat dipengaruhi harga BBM.
Bila biaya bahan bakar meningkat atau pasokannya terganggu, maka efek pertamanya akan dirasakan oleh petani, nelayan, peternak, pelaku distribusi, pedagang pasar, UMKM pangan, dan pada akhirnya konsumen rumah tangga.
Di Indonesia, soal distribusi dan harga minyak sangat sensitif terhadap banyak hal, terutama kaitannya dengan inflasi.
Jadi, aspek itu perlu dicermati setiap saat supaya keseluruhan mata rantai pengadaan minyak dan gas sampai ke masyarakat secara tepat waktu, jumlah, dan harga-harga hasil panen bisa tertekan di tingkat produsen, namun justru mahal di tingkat konsumen karena beban distribusi yang melonjak.
Biaya melaut bisa naik, ongkos angkut hasil pertanian bertambah, harga bahan baku industri pangan ikut terdorong, dan pasar tradisional menghadapi tekanan yang tidak kecil.
Diplomasi energi hari ini adalah cara negara memastikan bahwa gejolak dunia tidak langsung berubah menjadi beban bagi rumah tangga Indonesia yang dipicu oleh kenaikan harga BBM.
Perlindungan negara terhadap pangan harus diletakkan sebagai prioritas, sebab menjaga pangan berarti menjaga stabilitas sosial, menjaga daya beli, dan menjaga ketenangan hidup masyarakat luas.
Karena itu, pemerintah perlu didorong untuk tidak berhenti pada pembacaan makro atas ancaman energi, melainkan segera mengambil langkah konkret yang langsung menyentuh sektor pangan nasional.
Pemerintah harus memastikan distribusi pangan tetap lancar dan terjangkau, menjaga biaya logistik agar tidak membebani harga jual di pasar tradisional, memperkuat ketersediaan pupuk dan sarana produksi, serta menyiapkan cadangan pangan yang cukup untuk menghadapi kemungkinan gejolak harga.
Dengan peta jalan seperti itu, MBG sebagai program strategis nasional bisa terus berlanjut. Program MBG adalah untuk memastikan asupan gizi dan ketahanan pangan bagi generasi baru, Indonesia membutuhkan strategi atau terobosan, bagaimana agar beras tidak lagi mendominasi bahan pangan sumber karbohidrat.
Dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang semakin maju dan sejahtera, perlu strategi pangan berdasarkan kebutuhan gizi generasi baru.
Dengan keanekaragaman hayati di Tanah Air, tersedia banyak sumber karbohidrat (selain beras), juga sumber protein, vitamin, dan mineral. Pembenahan bahan pangan nonpadi sudah harus dimulai dari aspek agronomi, pengolahan dan hilirisasi, distribusi, hingga penyajian.
Kenaikan harga energi dan pangan, saat ini bisa dijadikan momentum untuk mengembangkan diversifikasi pangan lokal sumber karbohidrat.
Alternatif sumber karbohidrat, antara lain singkong, jagung, ubi jalar, sorgum, talas, kentang, sukun dan pisang. Semua tanaman ini relatif mudah tumbuh dan dibudidayakan di negeri ini.
Selama beras masih memegang hegemoni mutlak dalam asupan karbohidrat masyarakat, selama itu pula komoditas tersebut akan rentan memunculkan turbulensi harga. Terlebih data memperlihatkan, produksi beras nasional sulit mengimbangi kebutuhan yang terus meningkat.(ds/Antara)
*) Dr Taufan Hunneman adalah dosen UCIC, Cirebon