DINAMIKA SULTRA.COM, KENDARI – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menyiapkan skema jaringan mandiri atau mini grid dalam pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) untuk menuntaskan kendala elektrifikasi di wilayah kepulauan Bumi Anoa.
Kepala Bidang Energi Baru Terbarukan (EBT) Dinas ESDM Sultra Andi Setiawan saat ditemui di Kendari, Senin, mengatakan karakteristik geografis Sultra yang terdiri dari pulau-pulau kecil membuat skema Mini Grid (off-grid) menjadi solusi paling rasional dan efisien dibanding memperpanjang jaringan kabel konvensional.
“Dari total 50 desa terpencil yang belum berlistrik, wilayah kepulauan akan diintervensi penuh dengan skema Mini Grid menggunakan PLTS komunal. Saat ini sudah ada 11 desa kepulauan yang menyelesaikan studi kelayakan (Feasibility Study/FS) dari kementerian dan siap masuk proses lelang pusat tahun anggaran ini,” ujar Andi Setiawan.
Dia menyebutkan bahwa langkah taktis itu merupakan bagian dari program percepatan pemenuhan listrik pedesaan yang ditargetkan rampung secara bertahap sebelum tahun 2028.
Berdasarkan hasil sinkronisasi bersama Kementerian ESDM dan PT PLN (Persero), pemetaan wilayah dibagi menjadi dua kluster, yaitu Skema Mini Grid dan Skema Grid.
“Skema Mini Grid difokuskan untuk daerah kepulauan terisolir. Salah satu proyek percontohan yang telah rampung adalah PLTS komunal di Desa Labengki dengan kapasitas 54 KWP yang tuntas menjelang Lebaran lalu. Sementara 11 desa lainnya yang sudah klir tahapan FS dijadwalkan masuk proses lelang pada 2026 ini,” ujar dia.
Sedangkan, lanjutnya, untuk Skema Grid diperuntukkan bagi desa daratan yang masih memungkinkan untuk penyambungan atau perluasan jaringan transmisi PLN, seperti proyek di Kolaka Utara, yang telah diselesaikan pada 2025 lalu.
Andi Setiawan juga mengungkapkan bahwa selain 50 desa yang masuk dalam data induk Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), Dinas ESDM Sultra juga mengusulkan satu lokasi tambahan, yaitu wilayah dusun seberang di Pulau Hoga, sehingga total target menjadi 51 titik.
Terkait keberlangsungan aset Mini Grid yang dibangun menggunakan dana APBN tersebut, Dinas ESDM Sultra mendorong agar proses hibah nantinya diserahkan langsung kepada PLN agar pengelolaannya jauh lebih profesional dibandingkan jika diserahkan ke tingkat desa atau Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).
Di sisi lain, Andi Setiawan juga mengingatkan masyarakat kepulauan penerima manfaat agar menjaga ketahanan infrastruktur PLTS, terutama komponen baterai di shelter penampung. Sistem mini grid itu didesain otomatis menyala pada pukul 17.00 WITA dengan cadangan daya yang mampu bertahan selama dua hari meskipun cuaca redup.
“Kami mengimbau warga agar menggunakan daya secara bijak dan sesuai kebutuhan. Tindakan ilegal seperti menyantel langsung dari jaringan induk tanpa lewat meteran sangat berbahaya karena bisa memicu kelebihan beban (overuse) yang mempercepat kerusakan baterai utama,” katanya menambahkan.
Andi Setiawan menyampaikan jika penerapan teknologi PLTS Mini Grid ini diyakini membawa dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat pesisir yang selama ini sangat bergantung pada generator set (genset) swadaya dengan biaya operasional tinggi.
Ia menjelaskan jika menggunakan genset mandiri, warga rata-rata menghabiskan biaya Rp150 ribu per bulan (sekitar Rp5 ribu per hari) dengan durasi nyala yang terbatas, biasanya hanya menyala hingga pukul 22.00 atau 23.00 WITA.
“Sementara melalui PLTS Mini Grid, biaya operasional berpotensi ditekan hingga di bawah Rp100 ribu per bulan dengan peluang menyuplai daya hingga 24 jam penuh secara mandiri. Adapun alokasi daya yang dirancang yakni sebesar 600 WP untuk rumah tangga dan 2.000 WP untuk fasilitas umum,” katanya menjelaskan.(ds/Ono)