DINAMIKA SULTRA.COM, KOLAKA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kolaka, Sulawesi Tenggara (Sultra), mengoptimalkan pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) di sektor pertambangan guna mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kolaka Muh Ridha Tahrir, di Kolaka, Kamis, mengatakan bahwa langkah ini diambil karena tingginya potensi pajak sektor MBLB, seiring beroperasinya proyek strategis nasional (PSN) di wilayahnya.
“Tercatat, realisasi pajak MBLB periode Januari-Juni mencapai Rp11,2 miliar. Tentunya berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Kolaka, di mana dengan beroperasinya PSN ini berdampak positif terhadap potensi-potensi pendapatan daerah baik itu pajak maupun retribusi dapat meningkat ke depan” kata Ridha.
Ia menjelaskan bahwa untuk memastikan optimalisasi tersebut berjalan maksimal, pihaknya telah membentuk tim pengawasan dan monitoring terpadu guna mengawal kepatuhan para wajib pajak di sektor pertambangan secara berkelanjutan.
”Kami membentuk lima tim, yang bertugas mengawasi perusahaan secara berkala,” ujarnya.
Ridha menyebutkan bahwa tim pengawasan dan monitoring tersebut nantinya memantau pemanfaatan MBLB setiap bulan yang kemudian dilaporkan dalam bentuk dokumen resmi.
“Evaluasi berkala juga akan dilaporkan kepada Bupati Kolaka setiap tiga bulan sekali sebagai dasar pertimbangan kebijakan kepala daerah ke depan,” sebutnya.
Selain fokus pada MBLB, Bapenda Kolaka juga tengah mengoptimalkan potensi pajak baru di kawasan industri, seperti pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2), serta pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) atas tenaga listrik untuk operasional pabrik.
Melalui berbagai inovasi dan pengawasan ini, ia optimis Kabupaten Kolaka dapat meningkatkan kemandirian fiskalnya secara signifikan.
”Harapan kita ke depan adalah memaksimalkan sektor pendapatan, khususnya pajak daerah. Kami ingin mendorong percepatan agar Kabupaten Kolaka bisa lebih mandiri, bisa membiayai pembangunan dari potensi daerah sendiri, dan tidak terus bergantung pada pemerintah pusat,” tambahnya.(ds/Ono)