DINAMIKA SULTRA COM, KENDARI- Wakil Ketua PWI Sulawesi Tenggara Bidang Advokasi dan Pembelaan Wartawan Dr Umar Marhum, A.Md., STP., S.H., M.H., terus meningkatkan kapasitas dan berkomitmen untuk memastikan karya jurnalis tidak boleh dikriminalisasi.
Hal itu dikatakan setelah dirinya menjadi salah satu peserta yang ikut diambil sumpah dan janjinya dalam pengambilan sumpah dan janji sebagai advokat
Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Prof.Dr. Otto Hasibuan dalam sidang terbuka yang digelar Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, (8/7/2026), dikuti sebanyak 44 peserta, bertempat diruang sidang utama Pengadilan Tinggi Sultra.
Sidang terbuka yang dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara (Sultra) Andi Isna Renishwari Cinrapole, S.H., M.H., ikut dihadiri jajaran hakim tinggi, perwakilan pengurus Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PERADI, serta pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PERADI setempat.
Umar Marhum saat ditemui Wartawan menyatakan setelah dirinya resmi disumpah dan telah mendapatkan Berita Acara Sumpah (BAS) menjadi salah satu tiket yang dilegalisasi oleh negara untuk ikut serta menjaga integritas, profesionalisme dalam penerapan hukum yang memenuhi rasa keadilan.
Yang paling membanggakan bagi dirinya setelah diambil sumpah dan telah memiliki BAS, dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua PWI Sultra Bidang Advokasi dan Pembelaan Wartawan, kalau sebelumnya berfungsi hanya sebatas mediator mendampingi para jurnalis yang karyanya disengketakan di tingkat penyelidikan dan penyidikan oleh aparat kepolisian dan wartawannya dinyatakan tersangka, maka dengan adanya BAS sudah bisa mengawal kasus-kasus pers, melibatkan anggota PWI dan Pers secara umum, yang berhubungan dengan sengketa kriminalisasi karya Pers sampai dengan proses peradilan sidang di pengadilan.
Sehingga kedepan diharapkan tidak akan ada lagi karya Pers yang dikriminalisasi dengan dalih Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU- ITE).
“Ini tentu menjadi suatu kebanggaan tetapi juga mengandung tantangan dan tanggungjawab yang besar untuk sebuah pengabdian pada organisasi, karena kedepan saya harus mampu meyakinkan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) bahwa karya Pers tak boleh dipidana dan dalam penyelesaiannya harus menggunakan mekanisme sengketa Pers sesuai dengan ketentuan UU Pers No 40 tahun 1999,” ujar Umar Marhum yang juga akademisi, Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Lakidende ini.
Dalam sambutan Ketua Pengadilan Tinggi Sultra Andi Isna Renishwari Cinrapole, S.H., M.H., mengingatkan para advokat yang baru disumpah bahwa status advokat merupakan profesi yang mulia (officium nobile). Oleh karena itu, para advokat dituntut untuk selalu menjaga integritas, profesionalisme, dan menjunjung tinggi hukum serta keadilan tanpa pandang bulu.
”Sumpah yang saudara-saudari ucapkan bukan sekadar seremonial, melainkan janji sakral kepada Tuhan Yang Maha Esa dan masyarakat untuk menegakkan kebenaran dan keadilan,” tegasnya.
Sementara itu Pengurus PERADI yang dihadiri oleh Bustaman, S.H., mewakili DPN PERADI dan DPC PERADI Kota Kendari yang turut menyaksikan prosesi penyumpahan menyampaikan ucapan selamat kepada para anggotanya yang kini telah resmi menyandang status advokat penuh.
Bustaman menekankan pentingnya terus belajar dan beradaptasi dengan perkembangan hukum modern, termasuk pemanfaatan teknologi di era digital.
”Dengan selesainya prosesi pengambilan sumpah advokat kini secara resmi telah memiliki legalitas untuk mendampingi, membela, dan memberikan jasa hukum kepada masyarakat yang membutuhkan di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia,” Ujarnya.(ds/Ono)