DINAMIKA SULTRA.COM, JAKARTA – Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Ekraf) Teuku Riefky Harsya mengatakan pembentukan organisasi perangkat daerah (OPD) yang secara khusus menangani ekonomi kreatif dapat menjadi langkah strategis mengoptimalkan potensi lokal sebagai sumber pertumbuhan ekonomi daerah.
Riefky mengatakan potensi sektor ekonomi kreatif daerah jika dikelola secara optimal berpeluang memberikan kontribusi terhadap produk domestik regional bruto (PDRB), sekaligus membuka lapangan kerja dan menciptakan peluang usaha bagi masyarakat setempat.
“Ekonomi kreatif ini lagi berkembang pesat di berbagai daerah dan kami melihat potensi Kabupaten Pidie Jaya yang cukup tinggi. Nanti output-nya bisa memberikan kontribusi terhadap PDRB dan lapangan kerja,” katanya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.
Menteri Ekraf mengatakan, setiap daerah memiliki potensi ekonomi kreatif yang dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. Ia mengapresiasi rencana pembentukan perangkat daerah di Kabupaten Pidie Jaya untuk pengembangan potensi lokal.
Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, Kementerian Ekraf membuka peluang kolaborasi melalui sejumlah program unggulan (flagship), antara lain Aktivasi Desa Kreatif, Creative Hub, dan Creative by Indonesia.
Program-program tersebut dapat mendukung pengembangan talenta lokal, memperluas jejaring pelaku ekonomi kreatif, serta membuka akses pasar bagi produk kreatif daerah agar memiliki nilai tambah dan daya saing.
“Nanti ada dua yang bisa kita intervensi, baik itu pengembangan talenta maupun brand-nya terkait akses pasar,” katanya menjelaskan.
Ketua Baleg DPRK Pidie Jaya Nazarudin Ismail mengungkapkan bahwa daerahnya memiliki beragam potensi ekonomi kreatif yang dapat dikembangkan, mulai dari fesyen hingga kuliner. Sejumlah produk lokal, seperti Batik Kakao dan sepatu kulit, menjadi potensi yang dapat ditingkatkan melalui penguatan kapasitas pelaku usaha dan perluasan akses pasar.
Nazarudin menjelaskan, saat ini pihaknya tengah mengupayakan pembentukan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) yang mengakomodasi urusan ekonomi kreatif.
Nantinya, urusan tersebut akan berada di bawah Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Pidie Jaya, Aceh. Kehadiran struktur tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi program serta memudahkan pelaku ekonomi kreatif memperoleh dukungan pengembangan usaha.
“Tentu mereka (talenta kreatif) ini sangat menginginkan pelatihan, pendampingan hingga akses pasar sehingga mereka bisa ekspansi lebih lanjut. Sehingga pengembangan ekonomi kreatif di Pidie Jaya dapat terwujud dengan adanya dinas dan sinergi dengan pemerintah pusat dan daerah,” katanya menjelaskan.(ds/Antara)