DINAMIKA SULTRA.COM, MUBAR – Kantor Pertanahan Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara, menggelar sosialisasi konflik lahan yang berlangsung di ruang rapat Kantor Pertanahan Mubar, Kamis (12/11/2026).
Kegiatan tersebut diikuti oleh Kapolsek Sawerigadi, Polsek Tiworo Kepulauan, Polsek Tiworo Tengah, para Camat, Kepala Desa/Lurah, perangkat desa, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muna Barat, Romandhona Setyawan, S.H., M.H., C.Med., C.Par., C.BJ., C.EJ., didampingi Kasat Reskrim Polres Muna, IPTU S. Jaya Tarigan, S.H., M.H, Kasi Intel Kejari Muna, Arbin Numan, S.H.
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muna Barat, Romandhona, menegaskan bahwa sengketa tanah adalah salah satu masalah pertanahan yang paling sering terjadi dan paling besar dampaknya bagi masyarakat.
“Sengketa tanah terjadi ketika dua pihak sama-sama mengklaim sebagai pemilik yang sah atas satu bidang tanah yang sama dan masing-masing mengaku memiliki surat. Sengketa Penyerobotan lahan adalah tindakan menguasai tanah orang lain secara melawan hukum tanpa alas hak sama sekali. Sementara sengketa, kedua belah pihak sama-sama merasa memiliki hak,” tegasnya.
“Kalau masing-masing punya surat tanah jangan langsung bilang penyerobotan, itu sengketa. Harus di cek dulu, riwayat tanahnya di BPN dan diselesaikan melalui mediasi,” imbuh Romandhona.
Ia menegaskan bahwa sengketa tanah tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Karena semakin lama, semakin besar kerugiannya.
Yang diantaranya:
1. Kerugian ekonomi tanah yang bersengketa tidak bisa dijual dengan harga wajar
2. Kerugian sosial, persaudaraan rusak
3. Kerugian Hukum, kepastian hukum hilang
4. Kerugian Pembangunan Desa
5. Kerugian Psikologis, hidup tidak tenang
Sementara itu, Perwakilan Polres Muna, Kasat Reskrim Polres Muna, IPTU S. Jaya Tarigan, S.H., M.H., menegaskan persoalan tanah harus diselesaikan melalui jalur hukum, bukan dengan kekerasan.
Ia mengimbau agar masyarakat tidak melakukan tindakan main hakim sendiri seperti merusak pagar, merusak tanaman, mengusir paksa, maupun melakukan penganiayaan. Tindakan tersebut justru bisa membuat masyarakat yang awalnya sebagai korban sengketa, berubah menjadi pelaku tindak pidana.
“Kalau ada yang merasa tanahnya diserobot, laporkan secara resmi. Jangan selesaikan dengan kekerasan. Negara hadir untuk menyelesaikan melalui hukum,” jelasnya.
Polres selalu mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap mafia tanah, pemalsuan surat, dan penipuan jual beli tanah yang sering memanfaatkan kelengahan masyarakat.
Dilanjutkan pula paparan dari Kejaksaan, Kasi Intel Kejari Muna, Arbin Numan, S.H., menegaskan bahwa sengketa tanah yang awalnya perdata, bisa berubah menjadi pidana jika di dalamnya terdapat unsur pemalsuan surat, penipuan, penggelapan, atau jual beli ganda.
Kejari menjelaskan terkait sengketa, konflik dan perkara pertanahan secara detil beserta aturannya.
Kejari mengajak masyarakat untuk lebih teliti sebelum membeli tanah. Pastikan suratnya asli, cek ke BPN, cek ke desa, dan lakukan jual beli melalui PPAT yang resmi, bukan hanya dengan kwitansi di bawah tangan.
Di akhir kegiatan, BPN Muna Barat menyerahkan sertipikat wakaf sebanyak 3 masjid dan menyampaikan komitmen untuk terus bersinergi dalam pencegahan sengketa, konflik pertanahan di Kabupaten Muna Barat.
Masyarakat diimbau untuk melakukan langkah pencegahan
Untuk Tanah:
1. Pasang Patok – Pasang patok batas tanah dan jaga batasnya bersama tetangga.
2. Sertipikatkan Tanah – Segera sertipikatkan tanah melalui program PTSL maupun layanan rutin di BPN.
3. Jual Beli Melalui PPAT – Setiap jual beli harus melalui PPAT dan langsung balik nama di BPN.
4. Segera Urus Waris – Jangan menunda pembagian waris, karena waris yang tertunda adalah sumber sengketa terbesar.
5. Segera Mediasi Jika Ada Gejala Sengketa – Jika ada gejala sengketa kecil, segera laporkan ke Kepala Desa, BPN, atau aparat penegak hukum untuk dimediasi, jangan tunggu membesar.
Dengan sinergi BPN, Polres, dan Kejari, diharapkan masyarakat Muna Barat semakin sadar hukum, semakin tertib administrasi pertanahan, tidak ada lagi tanah masyarakat yang menjadi korban sengketa dan mafia tanah.(ds/Abubakar/Ono)