Kemenkum Babel Perkuat Kompetensi Pengelola Informasi Publik

Listen to this article
Kanwil Kemenkum Kepulauan Babel saat mengikuti penguatan SDM Pengelola Layanan Informasi Publik secara daring di Pangkalpinang, Senin. (ds/ANTARA/HO-Humas Kemenkum Babel)

 

DINAMIKA SULTRA.COM, PANGKALPINANG – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung memperkuat kompetensi pengelola informasi publik, guna mencegah dan mengantisipasi sengketa informasi di daerah itu.

 

“Keterbukaan informasi publik merupakan bagian penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat,” kata Plt Kepala Kanwil Kemenkum Kepulauan Babel, Kaswo usai penguatan SDM Pengelola Layanan Informasi Publik di Pangkalpinang, Senin.

 

Ia mengatakan penguatan SDM Pengelola Layanan Informasi Publik Mengusung bertemakan “Penguatan Kapasitas Pengelola Layanan Informasi Publik dalam Mencegah dan Mengantisipasi Sengketa Informasi Publik”, guna meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pengelola informasi dalam memberikan pelayanan yang transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

“Pengelolaan informasi publik harus dilaksanakan secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab,” ujarnya.

 

Ia menegaskan Kanwil Kemenkum Babel berkomitmen memperkuat koordinasi antarunit kerja, meningkatkan kualitas dokumentasi, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital dalam penyediaan layanan informasi publik yang responsif, transparan, dan akuntabel.

 

“Melalui peningkatan kompetensi pengelola informasi, kita berharap pelayanan kepada masyarakat semakin optimal sekaligus mampu meminimalkan potensi sengketa informasi publik,” ujarnya.

 

Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Komisi Informasi Pusat RI, Arman Fauzi menyampaikan landasan hukum keterbukaan informasi publik, tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), serta klasifikasi informasi publik.

 

“Inilah pentingnya pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP), penetapan informasi yang dikecualikan melalui uji konsekuensi, dan kepatuhan terhadap prosedur pelayanan untuk mencegah potensi sengketa informasi,” katanya.(ds/Antara)

Bangka BelitungKemenkum BabelPangkalpinang
Comments (0)
Add Comment