Menjelang Nataru 2027, Persoalan Pangan, Nelayan, dan Pertanian Jadi Perhatian Bombana

Listen to this article
Stabilitas harga kebutuhan pokok, akses BBM bersubsidi, dampak kekeringan terhadap ratusan hektare sawah, hingga persoalan lingkungan menjadi sejumlah isu yang membutuhkan penanganan lintas sektor. (Foto: Mdn)

 

DINAMIKA SULTRA.COM, BOMBANA – Menjelang perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027, sejumlah persoalan mendasar yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat Kabupaten Bombana menjadi perhatian pemerintah daerah bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Persoalan tersebut tidak hanya menyangkut kesiapan menghadapi peningkatan aktivitas masyarakat pada akhir tahun, tetapi juga berkaitan dengan stabilitas ekonomi, keberlangsungan mata pencaharian, ketahanan pangan, serta potensi gesekan sosial apabila tidak ditangani secara tepat.

Isu-isu itu dibahas dalam Rapat Koordinasi Deteksi Dini dan Pencegahan Konflik Sosial Kabupaten Bombana yang berlangsung di Cafe Grand Lampusui, Kamis (19/11/2026). Rapat tersebut dipimpin Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., bersama unsur Forkopimda.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok. Menjelang akhir tahun, peningkatan kebutuhan masyarakat berpotensi memberikan tekanan terhadap harga sejumlah komoditas. Kondisi ini perlu diantisipasi melalui pengawasan distribusi dan ketersediaan pasokan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil.

Program pasar murah menjadi salah satu instrumen yang disiapkan pemerintah daerah untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau. Namun, efektivitas program semacam ini tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaannya, melainkan juga oleh ketepatan sasaran, keterjangkauan lokasi, serta kesinambungan pasokan barang.

Pemerataan distribusi pangan menjadi penting agar masyarakat di luar pusat perkotaan tidak menghadapi kesulitan yang lebih besar dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Persoalan lain yang membutuhkan perhatian adalah akses nelayan terhadap bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Bagi masyarakat pesisir, ketersediaan BBM bukan sekadar persoalan distribusi, melainkan salah satu faktor penentu keberlangsungan aktivitas melaut dan pendapatan keluarga.

Pemerintah daerah merencanakan penempatan petugas layanan Dinas Perikanan pada tiga zona pelayanan, yakni Rumbia, Poleang, dan Kabaena. Langkah tersebut diarahkan untuk mempermudah proses penerbitan surat rekomendasi BBM bersubsidi bagi nelayan.

Kebijakan pelayanan berbasis zona ini diharapkan dapat memangkas kendala administratif dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat pesisir. Meski demikian, pelaksanaannya perlu diikuti kepastian prosedur, transparansi persyaratan, serta pengawasan agar fasilitas subsidi benar-benar diterima oleh nelayan yang berhak.

Di sektor pertanian, tantangan yang dihadapi tidak kalah serius. Kekeringan dilaporkan telah berdampak terhadap 753 hektare lahan persawahan di Kabupaten Bombana.

Dari total luasan tersebut, sebanyak 290 hektare masuk kategori kekeringan ringan, 285 hektare kategori sedang, dan 178 hektare mengalami kekeringan berat.

Angka tersebut menunjukkan bahwa persoalan ketersediaan air bukan sekadar gangguan teknis pertanian, tetapi juga menyangkut keberlanjutan produksi pangan dan kondisi ekonomi petani. Apabila tidak ditangani secara memadai, dampaknya dapat meluas terhadap produktivitas lahan dan pendapatan rumah tangga petani.

Sejumlah langkah penanganan diarahkan melalui pompanisasi, pengembangan infrastruktur sumber air, serta rehabilitasi dan normalisasi saluran irigasi. Upaya tersebut membutuhkan perencanaan berdasarkan kondisi lapangan agar bantuan dan pembangunan infrastruktur benar-benar menjangkau lahan yang paling membutuhkan.

Selain persoalan ekonomi dan pertanian, perhatian juga tertuju pada isu lingkungan di Kelurahan Lampopala, Kecamatan Rumbia, yang berkaitan dengan aktivitas PT Rezky Parau.

Persoalan yang disoroti mencakup dugaan pembuangan limbah tanpa melalui instalasi pengolahan air limbah (IPAL), munculnya bau tidak sedap, serta penolakan masyarakat sekitar. Hal ini memerlukan pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut oleh instansi berwenang.

Dalam persoalan lingkungan, kepentingan masyarakat dan kepastian hukum harus berjalan beriringan. Setiap dugaan pelanggaran perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan objektif, pengujian sesuai ketentuan, serta penegakan aturan apabila ditemukan pelanggaran.

Di sisi lain, aspirasi dan keluhan masyarakat tidak semestinya berhenti sebagai catatan dalam forum koordinasi. Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa persoalan yang mereka hadapi benar-benar diperiksa dan memperoleh penyelesaian.

Sejumlah isu tersebut memperlihatkan bahwa potensi konflik sosial sering kali berkaitan dengan persoalan yang lebih mendasar: akses terhadap kebutuhan pokok, pelayanan publik, keberlangsungan mata pencaharian, dan perlindungan lingkungan.

Karena itu, deteksi dini tidak cukup hanya dilakukan melalui pemetaan potensi gangguan keamanan. Diperlukan pula kemampuan pemerintah dalam mengenali persoalan sosial sejak awal, membangun komunikasi dengan masyarakat, serta memastikan setiap instansi menjalankan tanggung jawab sesuai kewenangannya.

Rapat koordinasi yang melibatkan Bupati dan Forkopimda menjadi salah satu ruang untuk memperkuat langkah antisipatif tersebut. Namun, ukuran keberhasilannya pada akhirnya bukan semata terselenggaranya rapat atau banyaknya persoalan yang dibahas, melainkan sejauh mana koordinasi itu menghasilkan tindakan nyata.

Menjelang Natal dan Tahun Baru 2027, masyarakat Bombana tentu membutuhkan lebih dari sekadar jaminan bahwa situasi daerah tetap kondusif. Mereka membutuhkan harga kebutuhan pokok yang terkendali, pelayanan BBM yang mudah diakses nelayan, perlindungan terhadap lahan pertanian, serta lingkungan yang aman dan sehat.

Di situlah tanggung jawab pemerintah diuji: memastikan stabilitas daerah tidak hanya terjaga di atas kertas, tetapi benar-benar dirasakan dalam kehidupan masyarakat.(ds/Mdn/Ono)

#sulawesitenggaraBombanadan Pertanian Jadi Perhatian BombanaMenjelang Nataru 2027NelayanPersoalan Pangan
Comments (0)
Add Comment