Pj Gubernur: Sistem Pembayaran Zakat Sultra Kini Berbasis Digital

Pj Gubernur Sultra Andap Budhi Revianto, saat menyerahkan Zakat Fitrah ke pengelola Bazis Sultra. (ds/HO-Biro Adpim Sultra)

 

DINAMIKA SULTRA.COM, KENDARI – Penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andap Budhi Revianto meluncurkan sistem pembayaran zakat berbasis digital, sebagai wujud dan harapan agar Sultra bisa lebih unggul, maju, damai, dan sejahtera.

“Sistem ini lebih memudahkan masyarakat dalam pembayaran zakat, dan sesuai Syariah Islam. Masyarakat Sultra bisa membayar zakat melalui https://bayarzakat.sultraprov.go.id,” katanya dalam pernyataan yang diterima, Kamis.

Dia menambahkan, esensinya di tengah intensitas kesibukan yang ada, aplikasi ini dapat membantu pembayaran zakat dengan aman, mudah, dan sesuai Syariah Islam. “Aplikasi ini direplikasi dari Kemenkumham secara gratis, nol rupiah,” ujarnya.

Pj Gubernur menyampaikan, ke depan aplikasi ini akan digunakan oleh Baznas Sultra untuk diterapkan serta fitur-fiturnya akan lebih dikembangkan.

“Saat ini aplikasi Bayar Zakat diterapkan bagi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah. Ke depan, Insya Allah aplikasi ini dapat diterapkan bagi masyarakat di seluruh jazirah Sultra. Aplikasi ini juga akan dikembangkan dengan fitur-fitur lainnya seperti zakat maal, dan lain sebagainya,” katanya.

Turut hadir pada kegiatan tersebut yakni Sekda Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sultra, Kepala Biro SDM Kemenkumham dan Jajaran, Kepala Perangkat Daerah se-Sultra, Kepala SMA/SMK se-Sultra, operator zakat pada Perangkat Daerah se-Sultra.

Dalam kesempatan yang sama Pj Gubernur yang juga Sekjen Kemenkumham RI itu mengungkapkan Pemprov Sultra bisa melakukan transformasi sistem kerja melalui pembenahan tata kelola manajemen kepegawaian. Dengan penerapan “Sistem Merit”.

Sistem Merit merupakan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi. Konsep ini telah sukses diimplementasikan di lingkup Kementerian Hukum dan HAM RI.

Realisasinya, seluruh Kepala OPD, Kepala SMA dan sederajat, serta sekda kabupaten/kota se Sultra hadir dalam studi tiru bersama Biro SDM Kemenkumham RI di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra, (26/3).

“Studi tiru ini diisi dengan penyampaian materi dan diskusi mengenai proses dan tata kelola pengadaan calon ASN serta implementasi sistem merit dan manajemen talenta yang berorientasi pada perbaikan mekanisme kerja,” jelasnya.(ds/ono)

Baca Juga !
Tinggalkan komentar