Kendari Perpanjang Status Tanggap Darurat Banjir Selama 7 Hari
DINAMIKA SULTRA.COM, KENDARI – Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), resmi memperpanjang status tanggap darurat bencana banjir selama tujuh hari ke depan hingga 24 Mei 2026, guna mengoptimalkan penanganan dampak bencana yang masih melanda sejumlah wilayah di daerah itu.
“Kami berharap seluruh pemangku kepentingan, mulai dari Forkopimda, BPBD, hingga camat, bekerja secara maksimal mulai hari ini. Kita maksimalkan penanganan agar tidak ada korban, utamanya korban jiwa,” kata Wakil Wali Kota Kendari Sudirman saat memimpin rapat koordinasi bersama terkait Status Tanggap Darurat Bencana di Kota Kendari, Minggu.
Sudirman menegaskan pentingnya sinergi dan gerak cepat dari seluruh pihak agar kondisi ibu kota Sultra ini dapat segera kembali normal.
Ia juga berharap pemulihan wilayah terdampak bisa berjalan lebih cepat dari masa perpanjangan yang ditentukan.
“Kita berharap belum sampai tujuh hari ke depan, kondisi Kota Kendari sudah kembali normal,” ujarnya.
Dia menjelaskan jika perpanjangan status tanggap darurat ini diambil berdasarkan hasil pemantauan, evaluasi, serta efektivitas pelaksanaan penanggulangan bencana di lapangan yang dinilai masih membutuhkan perhatian dan penanganan lanjutan.
Dengan perpanjangan status ini Pemkot Kendari meminta seluruh perangkat daerah dan instansi teknis terkait untuk meningkatkan koordinasi, kesiapsiagaan, serta percepatan penanganan.
“Fokus utama meliputi proses evakuasi warga, kelancaran distribusi bantuan logistik, hingga langkah-langkah normalisasi wilayah yang terdampak banjir,” jelasnya.
Sudirman juga mengungkapkan bahwa pihaknya mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem dan banjir susulan. Warga diminta untuk selalu mengikuti arahan dari petugas di lapangan demi menjaga keselamatan bersama selama masa tanggap darurat berlangsung.
Diketahui, rapat koordinasi tersebut turut dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), camat, serta sejumlah instansi vertikal terkait lainnya.(ds/Ono)