Bawaslu Kaltim Canangkan Zona Integritas Target Birokrasi Bersih
DINAMIKA SULTRA.COM, SAMARINDA – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kalimantan Timur mencanangkan Zona Integritas demi mewujudkan birokrasi yang bersih, transparan, dan profesional dalam pelayanan publik.
Anggota Bawaslu Provinsi Kaltim, Danny Bunga, di Samarinda, Sabtu, mengatakan bahwa pencanangan ini merupakan pijakan awal yang krusial untuk memperkuat budaya kerja berintegritas sekaligus mendongkrak kualitas tata kelola organisasi di seluruh lini Bawaslu Kaltim.
“Pencanangan Zona Integritas ini tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial belaka, harus diwujudkan dalam aksi nyata berupa peningkatan kualitas kinerja, optimalisasi pelayanan publik, serta penguatan akuntabilitas di setiap lini organisasi,” ujar Danny.
Danny mengungkapkan, Bawaslu RI memberikan kepercayaan besar dengan menetapkan Bawaslu Kaltim sebagai salah satu dari tiga provinsi di Indonesia yang menjadi lokus pembinaan Zona Integritas. Kaltim bersanding bersama Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Sulawesi Selatan dalam program prioritas ini.
Menurut Danny, status sebagai lokus pembinaan nasional merupakan sebuah kehormatan sekaligus tantangan besar. Kepercayaan tersebut wajib dijawab dengan kerja nyata melalui perbaikan tata kelola kelembagaan secara berkelanjutan.
“Pembinaan dari pusat ini adalah momentum emas bagi kita untuk terus berbenah. Seluruh jajaran di Bawaslu Kaltim harus semakin tertib, terstruktur, dan optimal dalam menjalankan tugas pengawasan pemilu serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” katanya.
Danny memberikan catatan khusus mengenai pentingnya dokumentasi dan publikasi atas berbagai inovasi yang telah lahir di Bawaslu Kaltim.
Ia menilai, selama ini banyak program pelayanan publik yang berjalan sukses namun belum terpublikasi dengan baik ke publik.
Beberapa inovasi yang disoroti antara lain program kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi, keterbukaan dalam menerima kunjungan edukasi mahasiswa, hingga pemanfaatan Kantor Bawaslu Kaltim sebagai ruang pembelajaran pada akhir pekan.
“Berbagai capaian positif itu sudah berjalan baik, namun belum terpublikasi secara maksimal. Akibatnya, inovasi-inovasi ini belum memberikan nilai optimal dalam penilaian kinerja kelembagaan,” ujar Danny.
Berangkat dari evaluasi tersebut, ia mengajak seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan staf Bawaslu Kaltim untuk mengubah pola pikir. Budaya kerja ke depan tidak hanya fokus pada penyerapan anggaran dan pelaksanaan program, tetapi wajib memastikan setiap kegiatan ada publikasi rapi sebagai bentuk akuntabilitas publik.
Selain aspek dokumentasi, Danny menekankan pentingnya meruntuhkan ego sektoral melalui penguatan sinergi, kolaborasi, dan komunikasi antar divisi.
Sinergi yang kuat diyakini akan membuat implementasi program kerja menjadi jauh lebih efektif dan efisien. Target utama organisasi bukan sekadar mengejar angka atau pemenuhan indikator penilaian di atas kertas, melainkan menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat.
Sebagai salah satu instrumen monitoring, Bawaslu Kaltim akan terus mengoptimalkan kegiatan apel pagi secara berkala. Forum ini difungsikan sebagai media koordinasi taktis, evaluasi berkala, sekaligus saluran penyampaian informasi kebijakan agar seluruh pegawai memiliki frekuensi dan pemahaman yang sama.
Danny mengingatkan jajarannya untuk adaptif terhadap perubahan pola kerja di era digital yang semakin fleksibel. Kendati demikian, fleksibilitas tersebut tidak boleh mengendurkan aspek esensial sebagai abdi negara.
“Orientasi kerja era digital tidak lagi semata-mata diukur dari kehadiran fisik tapi kualitas hasil kerja, kedisiplinan, integritas, dan akuntabilitas,” kata Danny.(ds/Antara)