Belanja Negara di Sultra Capai Rp12,8 Triliun per Juli 2026

DINAMIKA SULTRA.COM, KENDARI – Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Tenggara (Sultra), mencatat realisasi belanja negara di wilayah Bumi Anoa mencapai Rp12,85 triliun untuk periode Januari hingga 31 Juli 2026, dengan pagu anggaran sebesar Rp22,91 triliun.

“Perkembangan belanja APBN regional Sulawesi Tenggara s.d. 31 Juli 2026 mencapai Rp12.856,65 miliar atau sebesar 56,11 persen dari pagu Rp22.914,18 miliar yang ditetapkan,” kata Kepala Kanwil DJPb Sultra Iman Widhiyanto saat dihubungi di Kendari, Rabu.

Dia menyebutkan bahwa meskipun secara keseluruhan realisasi belanja negara di Sultra terkontraksi sebesar 2,79 persen secara tahunan (year-on-year), komponen belanja pemerintah pusat mencatatkan pertumbuhan positif yang signifikan.

“Realisasi belanja pemerintah pusat di wilayah Sultra hingga akhir Juli 2026 menembus Rp4,5 triliun atau 53,44 persen dari pagu APBN, melonjak 45,77 persen (y-on-y) dibanding periode yang sama tahun sebelumnya,” ujarnya.

Iman Widhiyanto mengungkapkan bahwa pertumbuhan Belanja Pemerintah Pusat tersebut didukung oleh Belanja Pegawai yang meningkat 27,56 persen (y-on-y) menjadi Rp2,3 triliun dipicu oleh penambahan pegawai PPPK.

Selain itu, Belanja Barang tumbuh 42,01 persen (y-on-y) mencapai Rp1,3 triliun untuk operasional satker, serta Belanja Modal melonjak tajam 174,89 persen (y-on-y) menjadi Rp808,74 miliar yang salah satunya didorong oleh pembangunan Sekolah Rakyat.

“Sementara Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp3,81 miliar atau terkontraksi 44,86 persen,” jelas Iman Widhiyanto.

Di sisi lain, penyerapan dana Transfer ke Daerah (TKD) hingga 31 Juli 2026 telah disalurkan sebesar Rp8,3 triliun atau 57,66 persen dari total alokasi Rp14,4 triliun, yang mana angka ini mengalami kontraksi 17,61 persen secara tahunan.

Iman Widhiyanto menambahkan bahwa kontraksi pada sektor TKD dipengaruhi oleh penurunan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) yang terkontraksi 46,05 persen dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang terkontraksi 7,87 persen.

“Untuk penyaluran dana desa juga mengalami penurunan signifikan sebesar 58,19 persen dibanding tahun lalu karena dialihkan untuk penambahan modal Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP), serta masih minimnya perekaman kontrak DAK Fisik oleh pemerintah daerah. Adapun komponen TKD yang masih tumbuh positif adalah DAK Nonfisik sebesar 8,79 persen (y-on-y),” tambah Iman Widhiyanto.(ds/Ono)