Panja Komisi II DPR Libatkan Akademisi Bahas Revisi UU Pemilu
DINAMIKA SULTRA.COM, JAKARTA – Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu Komisi II DPR RI melibatkan akademisi dari sejumlah perguruan tinggi untuk menghimpun masukan dan memperkaya materi pembahasan perubahan Undang-Undang Pemilu.
Ketua Kelompok Komisi (Kapoksi) Fraksi PKB Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mengatakan pelibatan akademisi menjadi bagian dari upaya DPR memastikan pembahasan revisi UU Pemilu melibatkan partisipasi bermakna dari para pemangku kepentingan.
“Hari ini, Rabu, Panja RUU Pemilu memulai kerjanya dengan agenda perdana mengundang para pakar lintas perguruan tinggi di Indonesia. Panja ingin mendengar masukan dan catatan dari para akademisi terkait sejumlah isu dalam perubahan UU Pemilu,” ujar Khozin dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Ia mengatakan masukan dari kalangan akademisi diperlukan untuk mengidentifikasi persoalan dan mempertajam pembahasan sejumlah ketentuan dalam UU Pemilu.
“Ini ikhtiar DPR untuk melibatkan pemangku kepentingan sebagai bentuk meaningful participation (partisipasi bermakna) dalam pembahasan UU,” ujar dia.
Khozin menyebutkan sejumlah isu yang menjadi perhatian dalam pembahasan revisi UU Pemilu, di antaranya ambang batas parlemen atau parliamentary threshold, ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold, sistem pemilu serta implikasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Menurut dia, pandangan para akademisi dan pakar akan memperkaya materi pembahasan, terutama terkait persoalan-persoalan yang menjadi perhatian publik.
“Sejumlah isu yang dipotret terkait persoalan yang menjadi perhatian publik,” kata Khozin.
Pelibatan akademisi tersebut melanjutkan upaya Komisi II DPR menghimpun pandangan berbagai pihak dalam proses perubahan UU Pemilu. Sebelumnya, komisi tersebut juga telah mengundang pakar dan kelompok masyarakat sipil untuk memberikan masukan.
Melalui rangkaian konsultasi itu, Panja RUU Pemilu diharapkan memperoleh perspektif yang beragam sebagai bahan dalam merumuskan perubahan regulasi penyelenggaraan pemilu.(ds/Antara)