Wakil Ketua MPR RI: Bantuan RTLH Perlu Terus Diperjuangkan

DINAMIKA SULTRA.COM, JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI Abcandra Muhammad Akbar Supratman mengatakan bantuan program perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) perlu terus diperjuangkan agar dapat menjadi perhatian dan tindak lanjut pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Akbar menyatakan akan terus memperjuangkan aspirasi masyarakat terkait kebutuhan hunian yang layak, salah satu upayanya menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Kementerian PKP.
“Rumah yang layak merupakan kebutuhan dasar masyarakat,” kata Akbar dalam keterangannya diterima di Jakarta, Minggu.
Ia menegaskan bahwa persoalan rumah tidak layak huni masih menjadi kebutuhan mendasar yang harus mendapat perhatian serius dari pemerintah.
Bagi masyarakat berpenghasilan rendah, memiliki rumah yang aman, sehat, dan layak bukan sekadar kebutuhan fisik, melainkan juga bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga.
Menurut informasi dari Balai Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), program bantuan rehabilitasi rumah bagi masyarakat di Provinsi Sulawesi Tengah saat ini telah memasuki tahap pembangunan di empat wilayah, yakni Kabupaten Toli-Toli sebanyak 1.000 rumah, Kabupaten Buol 500 rumah, Kabupaten Parigi Moutong 1.032 rumah, serta Kota Palu 200 rumah, dengan total 2.732 rumah dan ditargetkan rampung pada akhir 2026.
Untuk itu, lanjut dia, aspirasi warga yang masih menempati rumah dengan kondisi tidak layak harus diperjuangkan agar mendapatkan perhatian pemerintah.
“Negara harus hadir untuk memastikan masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah, memiliki kesempatan tinggal di hunian yang aman dan sehat,” katanya.
Ia menjelaskan persoalan RTLH tidak hanya berkaitan dengan kondisi bangunan, tetapi juga menyangkut aspek kesehatan, keselamatan, pendidikan, dan kesejahteraan keluarga.
Kondisi rumah yang tidak memenuhi standar kelayakan dapat berdampak pada kualitas hidup penghuninya, terutama anak-anak, lansia, dan kelompok rentan.
Oleh karena itu, Akbar berharap Kementerian PKP dapat memberikan perhatian terhadap aspirasi yang disampaikan, termasuk mempertimbangkan kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan perbaikan maupun pembangunan rumah layak huni.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan agar program bantuan perumahan dapat berjalan tepat sasaran.
Pendataan calon penerima manfaat harus dilakukan secara akurat dan transparan sehingga bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.
“Perjuangan aspirasi ini merupakan bagian dari tanggung jawab kami sebagai wakil rakyat. Kami ingin memastikan bahwa kebutuhan masyarakat di daerah tidak berhenti sebagai usulan, tetapi dapat diperjuangkan agar masuk dalam perhatian dan program pemerintah,” katanya menegaskan.
Akbar menambahkan pembangunan perumahan rakyat harus menjadi bagian penting dari agenda pemerataan kesejahteraan.
Masyarakat di daerah, termasuk wilayah Sulawesi Tengah, perlu memperoleh kesempatan yang sama untuk mengakses program perumahan yang layak dan terjangkau.
Ia berharap komunikasi dan koordinasi dengan Kementerian PKP dapat menghasilkan tindak lanjut konkret sehingga semakin banyak keluarga yang dapat menikmati hunian yang layak.
“Harapan kita, semakin banyak masyarakat yang sebelumnya tinggal di rumah tidak layak dapat memperoleh bantuan. Ini bukan semata-mata persoalan pembangunan fisik, tetapi juga menyangkut martabat manusia dan keadilan sosial,” ujarnya.
Akbar menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Menteri PKP Maruarar Sirait atas perhatian dan dukungan terhadap aspirasi masyarakat mengenai bantuan Rumah Tidak Layak Huni.
“Ini merupakan langkah positif yang sangat berarti bagi masyarakat yang membutuhkan hunian yang aman, sehat, dan layak. Sekali lagi, Terima kasih kepada Menteri PKP yang telah memberikan perhatian pada aspirasi masyarakat,” katanya
“Kami akan terus mengawal kebutuhan warga agar program-program pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” imbuhnya .(ds/Antara)