Konektivitas Kepulauan Jadi Sorotan, Bombana Dorong Penambahan Feri dan Penguatan Pelabuhan
DINAMIKA SULTRA COM, JAKARTA – Ketersediaan sarana transportasi yang memadai masih menjadi tantangan bagi masyarakat di sejumlah wilayah kepulauan Kabupaten Bombana. Kondisi tersebut mendorong Pemerintah Kabupaten Bombana untuk memperkuat komunikasi dengan pemerintah pusat guna mempercepat peningkatan layanan penyeberangan dan pengembangan infrastruktur kepelabuhanan.
Upaya itu ditunjukkan melalui pertemuan jajaran Pemerintah Kabupaten Bombana dengan pihak Kementerian Perhubungan RI di Jakarta, Senin (8/6/2026). Dalam agenda tersebut, berbagai kebutuhan strategis daerah dibahas, mulai dari penambahan armada kapal feri hingga pengembangan fasilitas pelabuhan yang dinilai penting untuk memperkuat konektivitas antarwilayah.
Konektivitas transportasi memiliki peran vital bagi Bombana yang terdiri atas wilayah daratan dan kepulauan. Kelancaran transportasi tidak hanya memengaruhi mobilitas masyarakat, tetapi juga menentukan arus distribusi barang, stabilitas harga kebutuhan pokok, hingga akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian pemerintah daerah adalah layanan penyeberangan Kasipute–Kabaena. Saat ini lintasan tersebut hanya dilayani satu armada kapal feri. Padahal, sebelumnya terdapat dua kapal yang melayani rute tersebut.
Berkurangnya armada dinilai berdampak terhadap aktivitas masyarakat dan distribusi logistik, terutama bagi warga yang bergantung pada jalur penyeberangan sebagai akses utama menuju pusat layanan dan perdagangan.
Dalam audiensi tersebut, Bupati Bombana, Burhanuddin, menyampaikan usulan penambahan armada feri agar pelayanan penyeberangan dapat berjalan lebih optimal dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang terus meningkat.
Selain layanan penyeberangan, pemerintah daerah juga mendorong peningkatan infrastruktur pelabuhan di sejumlah titik strategis. Pengembangan fasilitas kepelabuhanan dipandang sebagai salah satu langkah penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dalam jangka panjang.
Keberadaan pelabuhan yang memadai diyakini dapat memperlancar aktivitas logistik, meningkatkan efisiensi distribusi barang, sekaligus membuka peluang investasi baru yang berdampak pada penciptaan lapangan kerja.
Persoalan konektivitas menuju Kecamatan Kepulauan Masaloka Raya juga menjadi bagian dari pembahasan. Wilayah kepulauan tersebut selama ini masih menghadapi tantangan aksesibilitas yang memerlukan dukungan berkelanjutan dari pemerintah pusat maupun daerah.
Menurut Burhanuddin, pemerataan pembangunan tidak dapat terwujud tanpa dukungan jaringan transportasi yang memadai. Ia menilai akses yang baik akan mempercepat perputaran ekonomi masyarakat sekaligus mempermudah pelayanan publik di wilayah kepulauan.
“Konektivitas yang baik akan membuka akses ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan berbagai pelayanan publik lainnya sehingga masyarakat di wilayah kepulauan dapat merasakan manfaat pembangunan secara langsung,” ujarnya.
Dari sisi pemerintah pusat, berbagai usulan yang disampaikan mendapat respons positif. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan menyatakan akan menelaah sejumlah kebutuhan yang diajukan Pemerintah Kabupaten Bombana, termasuk terkait penguatan pelayanan kepelabuhanan dan konektivitas penyeberangan.
Meski demikian, beberapa usulan masih memerlukan kajian lebih lanjut serta harus mengikuti ketentuan dan regulasi yang berlaku. Salah satunya mengenai pembentukan Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III yang belum dapat direalisasikan secara langsung tanpa melalui tahapan administrasi dan evaluasi sesuai aturan.
Pihak Direktorat Jenderal Perhubungan Laut juga membuka peluang bagi Pemerintah Kabupaten Bombana untuk melengkapi dokumen perencanaan sebagai dasar pertimbangan dalam pengembangan fasilitas pelabuhan di masa mendatang.
Sementara itu, kebutuhan penambahan layanan feri disebut akan dikomunikasikan lebih lanjut dengan pihak terkait guna mencari skema pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Secara umum, hasil pertemuan tersebut memberikan sinyal positif bagi upaya peningkatan sektor transportasi di Bombana. Meski belum menghasilkan keputusan final, adanya komitmen untuk melakukan kajian dan tindak lanjut menjadi langkah awal yang penting bagi percepatan pembangunan infrastruktur transportasi daerah.
Bagi masyarakat kepulauan, peningkatan konektivitas bukan sekadar persoalan sarana transportasi. Lebih dari itu, akses yang lancar menjadi jembatan bagi pertumbuhan ekonomi, pemerataan pelayanan publik, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat yang selama ini bergantung pada jalur laut sebagai penghubung utama.
Informasi mengenai audiensi tersebut juga dipublikasikan melalui keterangan resmi Pemerintah Kabupaten Bombana yang diterima redaksi.(ds/Mdn/Ono)