Kaper BKKBN Tawarkan Dua Mekanisme Menjadi Bapak Asuh Anak Stunting

Kepala Perwakilan BKKBN Sulsel Hj. Andi Ritamariani pada acara Pengukuhan Pangdam XIV/Hasanuddin Mayjen TNI Totok Imam Santoso sebagai BAAS di Gedung Manunggal Mini Kodam Hasanuddin, Makassar, Selasa (13-9-2022). (ds/ANTARA/Suriani Mappong)

 

DINAMIKASULTRA.COM, MAKASSAR – Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulawesi Selatan Hj. Andi Ritamariani menawarkan dua mekanisme untuk menjadi Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS).

“Kedua mekanisme ini dapat dipilih salah satunya oleh para calon BAAS untuk membantu program pemerintah dalam percepatan penurunan stunting,” kata Andi Rita pada acara Pengukuhan Pangdam XIV/Hasanuddin Mayjen TNI Totok Imam Santoso sebagai BAAS di Gedung Manunggal Mini Kodam Hasanuddin, Makassar, Selasa.

Ia menjelaskan bahwa mekanisme menjadi BAAS itu, yakni pilihan pertama, pemangku kepentingan dapat memberikan donasi secara langsung kepada kelompok sasaran.

Pilihan kedua, pemangku kepentingan dapat memberikan donasi kepada pihak ketiga. Pihak ketiga adalah pihak yang dipercaya oleh pemangku kepentingan untuk mengelola donasi secara akuntabel untuk cakupan asuhan, wilayah, dan waktu tertentu.

“Pihak ketiga dapat berupa badan amil, institusi/organisasi kemasyarakatan atau lembaga lainnya yang sah misalnya BAZNAZ, Rumah Zakat, Dompet Dhuafa, dan sebagainya,” katanya.

Mengenai pengelolaan donasi, kata dia, mencakup pemetaan dan usulan kebutuhan asuhan, mekanisme pemberian manfaat, dan pelaporan.

Menurut Andi Rita, pentingnya kolaborasi dan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan untuk membantu percepatan penurunan stunting ini karena persoalan ini bukan hanya tugas tenaga kesehatan atau BKKBN.

“Namun, ini menjadi tugas dan tanggung jawab bersama agar target pemerintah segera tercapai dengan menurunkan angka prevalensi stunting di lapangan 14 persen pada tahun 2024,” ujarnya.

Berdasarkan Hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2021, angka stunting di Sulawesi Selatan berada pada angka 27,4 persen atau di atas rata-rata nasional sebesar 24,4 persen.

Sementara kasus tertinggi stunting di Sulsel berada di Kabupaten Jeneponto sebanyak 37,9 persen dan terendah berada di Kota Makassar 18,8 persen.

Menanggapi hal tersebut, Pangdam XIV/Hasanuddin Mayjen TNI Totok mengatakan bahwa pihak akan membantu secara optimal untuk penanganan stunting di Kabupaten Jeneponto, khususnya dengan pengadaan fasilitas MCK dan sanitasi yang masih minim.

“Kami akan fokuskan untuk membantu ke daerah yang masih tinggi angka prevalensi stuntingnya seperti di Kabupaten Jeneponto,” ujarnya.(ds/antara)

Baca Juga !
Tinggalkan komentar