DINAMIKA SULTRA.COM, MUNA BARAT – Kabupaten Muna Barat merupakan daerah otonom yang mekar pada tahun 2014 silam, di umur nya yang kurang lebih 8 tahun sebelum masuknya Dr. Bahri Sebagai Penjabat (Pj) Bupati Muna Barat (Mubar) belum menunjukan perubahan-perubahan besar dalam perkembangan pembangunan daerah terutama dalam bidang Digitalisasi Informasi Untuk Pelayanan Publik.
Di era 4.0 saat ini, mestinya perkembangan teknologi informasi bisa lebih cepat diadaptasi oleh pemerintah daerah Kabupaten Mubar dan masyarakat agar tidak terkesan tertinggal dengan cepatnya perkembangan zaman.
Kondisi daerah yang kita cintai bersama saat ini yakni Kabupaten Mubar masih dapat dikatakan tertinggal oleh cepatnya perkembangan teknologi informasi. Dimana hal bisa diukur dengan pengurusan-pengurusan di daerah yang masih serba manual.
Melihat gebrakan-gebrakan Pj Bupati Mubar saat ini dalam bidang digitalisasi, nampaknya ada secercah harapan untuk menuju pada penyelenggaraan pembangunan berbasis digitalisasi, dengan sering melakukan studi banding/tiru di daerah-daerah yang sudah berbasis digitalisasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya.
Hal ini mendapat apresiasi dari salah satu mahasiswa Magister Kenegaraan Fakultas Hukum (FH) Universitas Indonesia (UI) yang notabene putra daerah Mubar, La Ode Muhammad Faisal Akbar. Bahwa langkah yang diambil oleh Bapak Pj Bupati Mubar merupakan langkah yang tepat untuk menunjang perkembangan daerah.
“Langkah yang diambil oleh Bapak Dr. Bahri sudah sangat tepat untuk meningkatkan teknologi informasi dalam mendigitalisasi sistem pelayanan di pemerintah daerah. Namun sebagai penekanan ini bukan hal yang wow menurut saya bagi beliau, karena persoalan sistem digitalisasi ini sejak lama beliau hadapi selama di kementerian, hanya ini sebagai tuntutan zaman yang beliau bawah ke daerah kita agar ada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan terwujudnya efisiensi pelayanan publik di kabupaten muna barat,” tutur Akbar.
“Demikian menurut saya patut didukung oleh seluruh masyarakat di Kabupaten Muna Barat dimana dampak positif yang bisa didapatkan, yakni kemudahan pelayanan dan efisiensi waktu bagi masyarakat dalam melakukan pengurusan di pemerintah daerah, selain itu yang tidak kalah penting sistem digitalisasi ini juga dapat mengukur kinerja dan menjadi tolak ukur kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam bekerja sehingga tidak rumit bagi pimpinan daerah untuk menata posisi-posisi di pemerintahan daerah,” lanjutnya.
“Sistem digitalisasi yang dikontruksikan oleh Pak Pj ini semata agar daerah kita bisa bersaing dengan daerah-daerah lain yang sudah berbasis digital yang juga merupakan tuntutan zaman yang mau tidak mau harus kita laksanakan serta tidak bersaing sesama kita dengan sentimen apalagi menggunakan jalur orang dalam (lobi-lobi),” tutupnya. (ds/abr).