DINAMIKA SULTRA.COM, BOMBANA -Pemerintah Kabupaten Bombana kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan daerah tahun anggaran 2025. Raihan tersebut menandai keberhasilan daerah itu mempertahankan predikat tertinggi dalam pemeriksaan keuangan selama 14 tahun berturut-turut.
Capaian itu diterima langsung Bupati Bombana, Burhanuddin, dalam agenda penyerahan hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara yang berlangsung di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Tenggara.
Predikat WTP diberikan setelah BPK menilai laporan keuangan pemerintah daerah telah disusun sesuai standar akuntansi pemerintahan, memiliki kecukupan pengungkapan, mematuhi aturan perundang-undangan, dan didukung sistem pengendalian internal yang memadai.
Keberhasilan mempertahankan opini tersebut menjadi salah satu indikator bahwa tata kelola administrasi dan pengelolaan anggaran di Kabupaten Bombana masih berada pada jalur yang dianggap baik oleh lembaga pemeriksa negara. Namun di tengah capaian itu, tantangan pemerintah daerah dinilai tidak lagi sebatas menjaga opini, melainkan memastikan kualitas pengelolaan keuangan benar-benar dirasakan masyarakat melalui pelayanan publik yang lebih efektif.
Dalam beberapa tahun terakhir, isu efisiensi anggaran, ketepatan sasaran program, hingga pemerataan pembangunan masih menjadi perhatian masyarakat di berbagai daerah, termasuk di Bombana. Karena itu, konsistensi mempertahankan opini WTP juga diharapkan berjalan seiring dengan peningkatan kualitas infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, serta stabilitas ekonomi masyarakat.
Berdasarkan keterangan resmi pemerintah daerah, keberhasilan mempertahankan opini WTP tidak terlepas dari sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh organisasi perangkat daerah dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan anggaran.
Turut mendampingi Bupati Bombana dalam kegiatan tersebut di antaranya unsur pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah, Badan Keuangan Daerah, Inspektorat, hingga sejumlah pejabat teknis lainnya.
Kepala BPK Perwakilan Sulawesi Tenggara, Dadek Nandemar, menyerahkan langsung laporan hasil pemeriksaan kepada pemerintah daerah yang hadir dalam agenda tersebut. Penyerahan itu menjadi bagian dari proses tahunan evaluasi tata kelola keuangan pemerintah daerah di wilayah Sulawesi Tenggara.
Meski opini WTP sering dijadikan simbol keberhasilan tata kelola pemerintahan, sejumlah pengamat keuangan daerah sebelumnya juga pernah mengingatkan bahwa predikat tersebut bukan berarti seluruh aspek pemerintahan telah sempurna.
Opini WTP lebih menitikberatkan pada kewajaran penyajian laporan keuangan, bukan penilaian langsung terhadap keberhasilan program pembangunan atau tingkat kepuasan masyarakat.
Karena itu, keberhasilan administratif tersebut tetap perlu dibarengi dengan pengawasan publik yang kuat agar penggunaan anggaran daerah benar-benar memberikan manfaat luas bagi masyarakat.
Di Bombana sendiri, sejumlah warga berharap capaian tersebut dapat berdampak pada percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama di sektor-sektor yang langsung menyentuh kebutuhan dasar warga.
“Kalau keuangan daerah sudah dinilai baik, tentu masyarakat berharap pembangunan juga semakin terasa,” ujar salah seorang warga di wilayah pesisir Bombana yang mengaku berharap peningkatan infrastruktur jalan dan layanan ekonomi masyarakat terus diprioritaskan.
Pandangan serupa juga muncul di kalangan masyarakat yang menilai bahwa keberhasilan mempertahankan opini WTP seharusnya menjadi momentum memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Transparansi penggunaan anggaran dan keterbukaan informasi pembangunan dinilai menjadi faktor penting agar capaian tersebut tidak hanya berhenti pada simbol administratif.
Informasi mengenai penyerahan opini WTP Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2025 ini juga dipublikasikan melalui siaran resmi pemerintah daerah.
Dengan raihan WTP ke-14 secara berturut-turut, Kabupaten Bombana kini menghadapi tantangan baru untuk menjaga konsistensi tata kelola keuangan sekaligus memastikan setiap kebijakan anggaran mampu diterjemahkan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat luas.(ds/Mdn/Ono)