DINAMIKA SULTRA.COM, BOMBANA — Penyederhanaan pengurusan dokumen kependudukan menjadi salah satu upaya yang didorong Pemerintah Kabupaten Bombana untuk memperluas akses pelayanan bagi keluarga yang baru menyambut kelahiran anak. Melalui inovasi SAMATO (Measa Moawa Otolu), masyarakat dapat mengurus akta kelahiran, Kartu Keluarga (KK), dan Kartu Identitas Anak (KIA) dalam satu rangkaian pelayanan.
Inovasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bombana tersebut dipaparkan Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Perluasan Skala, Replikasi, dan Orientasi Global (KIPP PRO) Tematik 2026. Kegiatan itu berlangsung di Ruang Rapat Measa Laro, Kantor Bupati Bombana, Kamis (22/10/2026).
SAMATO, yang dalam bahasa Moronene bermakna “Satu Dapat Tiga”, dirancang untuk memangkas tahapan pengurusan dokumen yang selama ini berpotensi mengharuskan masyarakat datang berulang kali ke kantor pelayanan. Dengan mengintegrasikan tiga dokumen sekaligus, inovasi ini menempatkan kemudahan warga sebagai salah satu sasaran utama pembenahan administrasi kependudukan.
Akta kelahiran menjadi dokumen penting untuk mencatat identitas dan peristiwa kelahiran seseorang. Sementara itu, KK memuat data susunan keluarga, sedangkan KIA berfungsi sebagai identitas resmi anak. Ketiganya saling melengkapi dalam pemenuhan administrasi kependudukan sejak fase awal kehidupan.
Integrasi layanan tersebut diharapkan dapat membantu orang tua menyelesaikan kebutuhan dokumen anak secara lebih praktis. Manfaatnya tidak hanya berkaitan dengan efisiensi waktu, tetapi juga dengan kemudahan memperoleh dokumen yang diperlukan untuk mengakses berbagai layanan publik sesuai ketentuan yang berlaku.
Untuk mendukung pelaksanaannya, SAMATO menyediakan pendaftaran awal melalui WhatsApp. Skema ini membuka pilihan bagi masyarakat untuk memulai proses pelayanan tanpa harus terlebih dahulu datang langsung ke kantor Disdukcapil.
Jaringan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) juga menjadi bagian dari upaya memperluas jangkauan layanan. Keberadaan jaringan tersebut penting bagi Bombana yang memiliki wilayah daratan dan kepulauan dengan kondisi akses yang tidak selalu sama.
Bagi warga yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan, jarak perjalanan dan kebutuhan biaya transportasi dapat menjadi pertimbangan ketika mengurus dokumen administrasi. Karena itu, penyederhanaan prosedur dan perluasan jangkauan pelayanan berpotensi mengurangi beban masyarakat, terutama keluarga yang baru memiliki bayi dan perlu menyelesaikan beberapa dokumen sekaligus.
Meski demikian, kemudahan yang ditawarkan melalui pendaftaran digital tetap perlu ditopang oleh pelayanan di lapangan. Akses WhatsApp, misalnya, akan lebih bermanfaat apabila masyarakat memperoleh informasi persyaratan yang jelas, respons petugas yang memadai, serta kepastian mengenai tahapan penyelesaian dokumen.
Pemerintah Kabupaten Bombana masih menghadapi sejumlah kendala dalam pengembangan SAMATO, antara lain kondisi geografis, keterbatasan jaringan telekomunikasi, dan pasokan listrik di sejumlah wilayah.
Kendala tersebut menunjukkan bahwa inovasi pelayanan publik tidak cukup hanya menghadirkan mekanisme baru. Pelaksanaannya juga memerlukan dukungan infrastruktur, koordinasi antarpelaksana, serta pola pelayanan yang mampu menjangkau masyarakat dengan kondisi akses berbeda.
Dalam konteks wilayah kepulauan, misalnya, pendaftaran melalui telepon seluler belum tentu menjadi solusi bagi warga yang mengalami gangguan sinyal atau keterbatasan akses listrik. Penguatan layanan melalui UPTD dan penyediaan informasi yang mudah dipahami dapat menjadi bagian penting untuk memastikan masyarakat tidak tertinggal karena hambatan geografis maupun teknologi.
Di sisi lain, efektivitas SAMATO perlu dilihat dari hasil yang dirasakan masyarakat. Indikator seperti waktu penyelesaian dokumen, jumlah keluarga yang memanfaatkan layanan, jangkauan wilayah, serta tingkat keberhasilan penerbitan ketiga dokumen dapat membantu menunjukkan sejauh mana inovasi ini menjawab kebutuhan warga.
Data tersebut juga penting untuk mengidentifikasi wilayah yang masih menghadapi hambatan dan menentukan langkah perbaikan pelayanan. Namun, angka capaian maupun evaluasi terukur belum tercantum dalam bahan informasi yang tersedia sehingga belum dapat digunakan untuk menyimpulkan tingkat keberhasilan program.
SAMATO dipaparkan dalam KIPP PRO Tematik 2026 yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), dengan tema “Pelayanan Inklusif pada Fase Kelahiran”.
Tema tersebut menempatkan kemudahan akses layanan bagi keluarga dan anak sejak awal kehidupan sebagai perhatian penting dalam pembaruan pelayanan publik. Dalam kerangka itu, integrasi pengurusan akta kelahiran, KK, dan KIA menjadi salah satu pendekatan untuk mengurangi kerumitan administrasi pada fase kelahiran.
Bagi Pemerintah Kabupaten Bombana, tantangan berikutnya bukan hanya memperkenalkan inovasi dalam kompetisi, melainkan memastikan mekanisme tersebut dapat diterapkan secara konsisten dan menjangkau kelompok masyarakat yang membutuhkan.
Perluasan layanan, penguatan jaringan pelaksana, dan evaluasi berdasarkan pengalaman warga akan menentukan seberapa jauh SAMATO dapat menjadi solusi yang berkelanjutan. Pada akhirnya, nilai sebuah inovasi administrasi kependudukan tidak hanya terletak pada kebaruan konsepnya, tetapi juga pada kemampuannya membuat pelayanan lebih mudah, terjangkau, dan dapat diakses masyarakat secara merata.(ds/Mdn/Ono)