DINAMIKA SULTRA.COM, BOMBANA — Penataan dan pemanfaatan tanah di Kabupaten Bombana membutuhkan koordinasi yang berkelanjutan agar tidak berhenti pada pembahasan administratif. Salah satu langkah yang kini didorong pemerintah daerah ialah memperkuat kinerja Gugus Tugas Reforma Agraria sekaligus mempersiapkan pembentukan Kampung Reforma Agraria sebagai bagian dari upaya meningkatkan produktivitas tanah dan kesejahteraan masyarakat.
Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., menekankan pentingnya keterlibatan aktif seluruh anggota Gugus Tugas Reforma Agraria dalam rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor Pertanahan Kabupaten Bombana, Jumat (30/10/2026). Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Gugus Tugas, ia meminta setiap anggota menjalankan tugas dan tanggung jawab secara lebih serius, terutama dalam menangani berbagai persoalan pertanahan yang membutuhkan keterlibatan lintas sektor.
Salah satu arahan utama dalam pertemuan tersebut adalah pelaksanaan rapat Gugus Tugas secara rutin setiap bulan. Pertemuan berkala itu diharapkan menjadi sarana untuk mengidentifikasi hambatan di lapangan, menyelaraskan langkah antarinstansi, serta merumuskan tindak lanjut yang lebih terukur.
Kebutuhan terhadap koordinasi lintas sektor menjadi penting karena persoalan pertanahan tidak selalu dapat diselesaikan oleh satu instansi. Penataan penguasaan dan pemilikan tanah, pemanfaatan lahan, hingga upaya meningkatkan nilai produktif tanah memerlukan pembahasan yang terintegrasi sesuai kewenangan masing-masing pihak.
Karena itu, efektivitas Gugus Tugas tidak hanya ditentukan oleh frekuensi pertemuan, tetapi juga oleh kemampuan anggotanya menerjemahkan hasil rapat menjadi tindakan nyata. Identifikasi masalah perlu diikuti pembagian tanggung jawab, penentuan langkah penyelesaian, dan pemantauan perkembangan agar persoalan yang sama tidak terus berulang tanpa kepastian tindak lanjut.
Kampung Reforma Agraria dan Harapan bagi Masyarakat
Selain penguatan kelembagaan, rapat tersebut membahas pembentukan Kampung Reforma Agraria. Agenda ini diarahkan untuk mendorong penataan dan pemanfaatan tanah secara lebih produktif, sekaligus membuka peluang agar pelaksanaan reforma agraria memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas.
Dalam konteks pembangunan daerah, tanah bukan hanya berkaitan dengan penguasaan dan kepemilikan, tetapi juga menyangkut kesempatan masyarakat untuk mengembangkan kegiatan produktif. Penataan yang baik dapat menjadi salah satu fondasi bagi pemanfaatan sumber daya secara lebih terarah, sepanjang disertai perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.
Namun, manfaat program semacam ini tidak cukup diukur dari pembentukan kelembagaan atau penetapan lokasi semata. Pelaksanaannya perlu memperhatikan kejelasan tujuan, kesiapan lintas instansi, kondisi faktual di lapangan, serta keterlibatan masyarakat yang akan merasakan dampaknya.
Pembentukan Kampung Reforma Agraria karena itu perlu diikuti langkah implementasi yang jelas. Masyarakat perlu memperoleh informasi yang memadai mengenai tujuan program, tahapan pelaksanaan, serta manfaat yang dapat diharapkan. Di sisi lain, koordinasi antarlembaga perlu memastikan bahwa berbagai persoalan yang ditemukan selama pelaksanaan program dapat ditangani sesuai aturan dan kewenangan yang berlaku.
Dengan pendekatan tersebut, reforma agraria diharapkan tidak berhenti sebagai agenda kelembagaan, tetapi berkembang menjadi upaya penataan tanah yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dan peluang ekonomi masyarakat.
Penguatan Koordinasi Menjadi Kunci Pelaksanaan
Rapat Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Bombana diawali dengan sambutan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bombana, I Gde Beniyasa, S.Kom., S.ST., M.H., kemudian dilanjutkan dengan arahan Bupati sekaligus pembukaan resmi rapat.
Turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana, Ir. Syahrun, S.T., M.P.W.K., selaku Wakil Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bombana, serta seluruh anggota tim.
Kehadiran unsur pemerintah daerah dan Kantor Pertanahan dalam forum tersebut mencerminkan pentingnya kerja bersama dalam pelaksanaan reforma agraria. Masing-masing pihak diharapkan berkontribusi sesuai tugas dan kewenangannya sehingga pembahasan mengenai persoalan pertanahan dapat menghasilkan langkah yang saling mendukung.
Arahan untuk menggelar rapat setiap bulan juga memberikan ruang bagi evaluasi yang lebih teratur. Melalui mekanisme tersebut, perkembangan penanganan masalah dapat ditinjau kembali dan hambatan yang membutuhkan keputusan lintas instansi bisa segera dibahas.
Pada akhirnya, keberhasilan reforma agraria di Bombana akan sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan di lapangan. Koordinasi yang berjalan baik perlu dibuktikan melalui penyelesaian persoalan, penataan yang lebih terarah, dan pemanfaatan tanah yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
Pembentukan Kampung Reforma Agraria pun perlu ditempatkan dalam kerangka manfaat publik tersebut. Bukan semata sebagai program yang diumumkan, melainkan sebagai upaya yang pelaksanaannya dapat dipantau dan hasilnya dinilai berdasarkan perubahan nyata yang dirasakan masyarakat.(ds/Mdn/Ono)