Perlinsos Digital Bombana: Akurasi Data Jadi Kunci Penyaluran Bansos

Listen to this article
Pemerintah daerah didorong memperkuat pemutakhiran data sekaligus memastikan masyarakat yang terbatas mengakses teknologi tetap mendapatkan pendampingan. (Foto: Mdn)

 

DINAMIKA SULTRA.COM, BOMBANA – Ketepatan penerima bantuan sosial tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan anggaran, tetapi juga oleh kualitas data dan kemampuan masyarakat mengakses layanan pemerintah. Persoalan tersebut menjadi salah satu perhatian dalam penerapan Perlindungan Sosial Digital (Perlinsos Digital) di Kabupaten Bombana.

Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., secara resmi membuka kegiatan Sosialisasi Perlindungan Sosial Digital yang diselenggarakan Dinas Sosial Kabupaten Bombana di Aula Kantor Dinas Perpustakaan Kabupaten Bombana, Kamis (19/11/2026).

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkenalkan transformasi pelayanan perlindungan sosial berbasis digital kepada berbagai unsur pemerintahan dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelayanan masyarakat.

Dalam arahannya, Burhanuddin menekankan bahwa digitalisasi perlindungan sosial tidak boleh dipahami sebatas perubahan administrasi dari sistem manual menuju penggunaan aplikasi. Lebih dari itu, penerapan teknologi harus mampu memperbaiki ketepatan penyaluran bantuan agar benar-benar diterima masyarakat yang memenuhi kriteria.

Menurutnya, pemanfaatan sistem digital diharapkan dapat menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan tepat sasaran.

Namun, keberhasilan transformasi tersebut sangat bergantung pada kesiapan data yang digunakan. Data yang tidak akurat berpotensi menimbulkan persoalan dalam proses penentuan penerima manfaat, termasuk kemungkinan adanya masyarakat yang berhak tetapi belum terdata atau sebaliknya.

Karena itu, Bupati meminta seluruh perangkat daerah, pemerintah kecamatan, desa dan kelurahan, agen Perlinsos, serta pendamping sosial untuk memperkuat koordinasi, khususnya dalam proses pemutakhiran data perlindungan sosial.

Aspek lain yang turut menjadi perhatian adalah kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan layanan digital. Perubahan sistem pelayanan tidak serta-merta menjamin seluruh warga dapat mengaksesnya dengan mudah.

Kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam menggunakan teknologi membutuhkan pendampingan agar tidak mengalami kesulitan ketika mengakses informasi maupun layanan perlindungan sosial.

Burhanuddin mengingatkan bahwa pemerintah tidak cukup hanya menyediakan sistem berbasis aplikasi. Petugas di lapangan juga harus aktif memberikan edukasi, menjelaskan mekanisme pelayanan, dan membantu masyarakat yang belum terbiasa menggunakan teknologi digital.

Dengan demikian, digitalisasi tidak justru menciptakan hambatan baru bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan perlindungan sosial.

Selain persoalan data dan akses teknologi, keterbukaan informasi juga menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat. Pemerintah perlu memastikan bahwa mekanisme pelayanan dapat dipahami, informasi tersedia secara jelas, dan proses penyaluran bantuan dapat dipertanggungjawabkan.

Sebab, bagi masyarakat penerima manfaat, keberhasilan program perlindungan sosial bukan diukur dari seberapa canggih sistem yang digunakan, melainkan dari sejauh mana pelayanan tersebut memberikan kepastian dan menjawab kebutuhan mereka.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bombana, Sadli Sirajuddin, S.Sos., M.AP., melaporkan bahwa sosialisasi tersebut diikuti sekitar 200 peserta dari berbagai unsur, mulai dari perangkat daerah, camat, kepala desa, lurah, hingga unsur terkait lainnya.

Para peserta diharapkan memperoleh pemahaman mengenai perubahan mekanisme pelayanan perlindungan sosial berbasis digital, termasuk proses verifikasi dan validasi data serta pemanfaatan portal layanan secara mandiri dan transparan.

Keterlibatan berbagai unsur tersebut dinilai penting karena pelaksanaan perlindungan sosial tidak hanya berlangsung pada tingkat kabupaten. Pemerintah kecamatan hingga desa dan kelurahan memiliki peran strategis dalam membantu memastikan informasi dan pelayanan dapat menjangkau masyarakat.

Ke depan, tantangan penerapan Perlinsos Digital di Bombana tidak berhenti pada pelaksanaan sosialisasi. Konsistensi pemutakhiran data, kesiapan petugas, kemudahan akses layanan, serta keterbukaan informasi akan menjadi faktor penting dalam menentukan efektivitas program tersebut.

Pada akhirnya, keberhasilan digitalisasi perlindungan sosial harus tercermin dari manfaat yang dirasakan masyarakat. Teknologi semestinya menjadi sarana untuk memperkuat keadilan pelayanan, bukan sekadar mengganti prosedur administrasi.(ds/Mdn/Ono)

#sulawesitenggaraBombanaBupati Bombana BurhanuddinPerlinsos Digital Bombana: Akurasi Data Jadi Kunci Penyaluran Bansos
Comments (0)
Add Comment