Kemendukbangga: Pemerintah Siapkan Pembentukan Komite K3P Optimalkan Bonus Demografi
DINAMIKA SULTRA.COM, JAKARTA – Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) bersama sejumlah kementerian terkait tengah menyiapkan pembentukan Komite Kebijakan Sektor Ketenagakerjaan dan Pendidikan (K3P) guna mengoptimalkan bonus demografi secara berkelanjutan.
“Kami melakukan pembicaraan lintas kementerian dan lembaga untuk mengimplementasikan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan di sektor ketenagakerjaan dan pendidikan. Kolaborasi ini dibentuk untuk mendukung konstruksi yang sedang disusun oleh Presiden Prabowo agar Indonesia bisa melakukan akselerasi menuju negara maju dan mendukung perolehan 8 persen pertumbuhan ekonomi,” kata Sekretaris Kemendukbangga Budi Setiyono dalam keterangan resminya di Jakarta, Sabtu.
Ia menjelaskan, peta jalan tersebut dirancang sebagai upaya mengkapitalisasi bonus demografi agar surplus penduduk usia produktif dapat dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, pihaknya menginisiasi rencana aksi bersama di kedua sektor tersebut untuk memetakan jumlah tenaga kerja, kebutuhan kompetensi, serta kapasitas serapan pasar secara presisi melalui Komite K3P.
Menurutnya, target pertumbuhan ekonomi 8 persen hanya bisa diwujudkan jika terjadi kesesuaian antara sektor pendidikan dan tenaga kerja, sehingga, perhitungan yang presisi mulai dari hulu sampai hilir sangat dibutuhkan agar penduduk di usia produktif dapat terserap secara optimal.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mengemukakan, dinamika dunia kerja ke depan masih sangat banyak, mulai dari penyelarasan mismatch, kondisi sektor informal, hingga adanya tantangan digitalisasi dengan kecerdasan buatan atau AI yang mendorong terjadinya pergeseran ke jenis pekerjaan baru.
“Penyusunan employment outlook menjadi sangat penting sebagai instrumen navigasi guna melihat peta pasar kerja di masa depan. Data tersebut nantinya dapat digunakan oleh kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan ketenagakerjaan yang tepat sasaran,” ucap Anwar.
Menyikapi langkah kolaboratif tersebut, Sekretaris Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) M. Samsuri menyatakan, sinergi lintas sektor akan menjadi potret penting dalam menyusun kurikulum masa depan yang adaptif terhadap perkembangan dunia kerja.
Ia juga menekankan pentingnya optimalisasi pendidikan tinggi, khususnya jalur vokasi, sebagai jembatan kolaborasi dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) milik Kemenaker. Melalui sinkronisasi ini, diharapkan penguatan kualitas SDM perguruan tinggi dapat berjalan beriringan dengan kebutuhan nyata di industri.
Senada dengan hal tersebut, Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kementerian Perindustrian, Sidik Herman, menyatakan dukungan penuh terhadap kolaborasi dan sinergi lintas kementerian serta lembaga ini.
Pihaknya berkomitmen agar sektor industri dapat ikut berperan aktif dan memberikan kontribusi nyata dalam mendukung keberhasilan program besar yang diproyeksikan menjadi agenda nasional tersebut.(ds/Antara)