Bawaslu Sulsel Evaluasi 1.880 Kegiatan Pencegahan Pelanggaran

DINAMIKA SULTRA.COM, MAKASSAR – Bawaslu Sulawesi Selatan hingga saat ini telah mengevaluasi 1.880 kegiatan pencegahan pelanggaran yang dilaksanakan sepanjang semester pertama 2026 sebagai dasar penguatan pengawasan dan partisipasi masyarakat pada semester berikutnya.

Anggota Bawaslu Sulsel Saiful Jihad di Makassar, Jumat, mengatakan kegiatan pencegahan tersebut dilakukan melalui pendidikan pengawasan partisipatif, forum warga, pemetaan potensi pelanggaran, serta berbagai program pelibatan masyarakat.

“Evaluasi ini lebih kepada memotret apa yang telah dilakukan, yakni letak kelebihan dan kekurangan dari apa yang telah dilakukan, mengidentifikasi ruang dan peluang yang mungkin bisa dikembangkan,” katanya.

Menurut Saiful, hasil evaluasi menunjukkan masih terdapat perbedaan capaian antarkabupaten/kota.

Ia menyebut, Kabupaten Maros mencatat aktivitas tertinggi dalam pengembangan komunitas alumni Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P), sedangkan sejumlah daerah masih rendah bahkan belum menjalankan program tersebut.

Ia mengatakan hasil evaluasi akan menjadi dasar untuk mengoptimalkan upaya pencegahan pelanggaran, penguatan partisipasi masyarakat, serta pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) pada semester kedua.

Dalam evaluasi PDPB, Bawaslu Sulsel mencatat dari 1.541 sampel pemilih tidak memenuhi syarat (TMS), sebanyak 1.504 data dinyatakan sesuai dan 37 data tidak sesuai.

Selain itu, jumlah pemilih baru sepanjang semester pertama mencapai sekitar 216 ribu orang.

Kota Makassar mencatat jumlah pemilih baru tertinggi, sedangkan Kepulauan Selayar terendah.

Saiful menambahkan pergerakan data pemilih perlu terus dicermati melalui Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) dan uji petik lapangan, terutama setelah ditemukan daerah seperti Kota Parepare dan Kota Palopo yang tidak mencatat penambahan pemilih baru pada triwulan kedua.(ds/Antara)